Masyarakat Papua Tolak Provokasi OPM Jelang Natal
Oleh : Timotius Gobay )*
Organisasi Papua Merdeka selalu menebar provokasi agar mereka mendapat banyak dukungan, untuk membelot dari Indonesia. Di bulan desember, momen Natal jadi krusial, karena OPM menebar janji palsu kepada warga sipil. Tujuannya agar mereka percaya kehebatan OPM, lalu mau bergabung dengan Republik Federal Papua Barat.
Desember adalah bulan yang dinanti oleh umat kristiani di Papua, karena mereka akan merayakan Natal tanggal 25. Di hari raya ini, mereka pergi ke gereja lalu berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, serta menikmati hidangan bersama-sama. Natal adalah momen yang krusial karena belum tentu mereka bisa bertemu di lain hari, karena alasan kesibukan.
Namun sayangnya jelang Natal, masyarakat di Papua selalu terganggu dengan provokasi OPM. Setelah gagal melancarkan modusnya tanggal 1 desember (di hari ulang tahun organisasi separatis tersebut), mereka kembali menyebarkan berbagai provokasi. Tujuannya agar OPM punya banyak pendukung, yang mau diajak menyebrang ke negara Papua Barat.
Provokasi OPM yang sempat viral di media sosial adalah tentang isu SARA. Salah satu anggota organisasi separatis ini menulis di sebuah grup FB, bahwa warga sipil harus berhati-hati dengan aparat. Karena pemerintah akan menghabiskan masyarakat di Bumi Cendrawasih, yang memiliki ras melanesia.
Pernyataan ini adalah fitnah keji dan hoax. Karena tidak ada yang namanya pembabatan salah satu suku atau ras di Indonesia. Hal ini adalah sebuah pelanggaran HAM, dan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat. Provokasi yang menyangkut isu SARA selalu menggemparkan, oleh karena itu OPM selalu mengungkitnya. Namun hal ini tentu merusak manisnya momen Natal di Papua.
Selain itu, OPM juga menuduh pemerintah Indonesia ngotot memekarkan wilayah Papua, karena ada modus uang di baliknya. Menko Polhukam Mahfud MD langsung menanggapi dan menyatakan bahwa justru yang ingin ada pemekaran adalah warga Papua sendiri. Mereka menyatakannya secara langsung ketika bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Pemekaran sebenarnya adalah hal yang bagus, karena bisa meratakan kesejahteraan di wilayah Papua. Dulu hanya ada provinsi Papua, namun sekarang ada Papua dan Papua Barat. Rencananya akan dimekarkan lagi jadi Papua Barat Daya. Sehingga seluruh masyarakat di sana akan merasakan hidup yang lebih baik. Jadi tuduhan OPM salah besar jika pemekaran hanya merugikan.
OPM juga melakukan penerjunan pasukan KKB (kelompok kriminal bersenjata) di lapangan, agar provokasi berjalan lancar. Tujannya untuk menakut-nakuti warga sipil dan akhirnya mereka mau bergabung dengan Republik Federal Papua Barat. Sayangnya KKB tak hanya pamer senjata api, namun juga melakukan penembakan yang ngawur, bahkan korbannya sampai kehilangan nyawa.
Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyatakan bahwa OPM dan KKB beserta gengnya harus angkat kaki dari wilayahnya, jelang Natal 2020. Mereka memang selalu mengacau dan Intan Jaya termasuk wilayah yang rawan. Karena bukan hanya sekali terjadi penembakan oleh KKB di sana. Korbannya tak hanya aparat, namun juga warga sipil Papua yang tak lain adalah saudara mereka sendiri.
Hal ini yang membuat masyarakat makin antipati terhadap OPM. Karena mereka mengacaukan keriaan Natal dan tak jarang mengorbankan saudara sesuku sebagai tameng hidup. Ketika melakukan penyerangan kepada aparat. Masyarakat sudah muak dengan berbagai provokasi dan kekerasan yang dilakukan OPM dan KKB, karena mereka melakukan serangan yang sporadis dan memakan korban jiwa.
Masyarakat yang masih awam diminta untuk tidak termakan dengan provokasi OPM. Mereka selalu menebar propaganda dan ketakutan, agar tujuannya untuk memerdekakan Papua tercapai. Jelang Natal, provokasi makin menggila. Oleh karena itu pasukan KKB dan OPM harus diusir jauh-jauh, agar tidak merusak kesucian hari raya umat nasrani di Bumi Cendrawasih.
)* Penulis adalah mahasiswa tinggal di Semarang