Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan kawasan transmigrasi. Kementerian Sosial bersama Kementerian Transmigrasi resmi berkolaborasi untuk mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi harapan baru bagi pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.
“Kami tengah melakukan pendalaman dan identifikasi untuk memastikan program ini berjalan optimal. Sekolah Rakyat akan menjadi strategi penguatan pendidikan sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal,” ujarnya dalam keterangan resmi usai menerima kunjungan kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Gus Ipul menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lebih dari 3 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan, tidak bersekolah, atau berisiko putus sekolah, termasuk di wilayah 3T.
“Anak-anak ini sering kali tidak terdengar dan tidak terlihat. Presiden mengamanatkan agar kita menoleh kepada mereka, memastikan tidak ada yang tertinggal dari hak pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya segera mengidentifikasi lokasi awal pelaksanaan di berbagai kawasan transmigrasi. Beberapa wilayah prioritas yang telah masuk tahap persiapan antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.
