Oleh : Alfisyah Kumalasari )*
Berbagai komitmen melawan Radikalisme dan Intoleransi ini kian intens disuarakan. Sebab paham ini dinilai meresahkan dan dapat menciptakan disintegrasi bangsa.
Beragam respon positif terkait penolakan terhadap paham menyimpang, yakni radikalisme kian marak disuarakan. Penyebarannya tak hanya meresahkan, namun bisa mengancam harmoni antar umat beragama. Bukan perkara kecil, mengingat paham ini faktanya membuat sejumlah pihak merasa dirugikan. Tak hanya harta benda, nyawapun akan melayang jika tak waspada sedari dini.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Jaleswari Pramodhawardhani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dirinya mengakui jika persoalan radikalisme ini mulai meningkat sejak dari 10 tahun lalu. Tak hanya menjalari institusi pemerintah namun juga kehidupan swasta lainnya. Termasuk sektor pendidikan, yang kian rawan akan hal ini. Ia mengatakan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini alarm radikalisme di Indonesia telah berbunyi. Maka dari itu, di periode kedua pemerintahan Jokowi akan diprioritaskan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana berlandaskan atas ideologi Pancasila.
Mayor Jenderal (purn) Supiadin Aries Saputra, selaku Mantan Asops Panglima TNI turut menjelaskan, bahwa radikalisme telah ada sejak lama di Nusantara. Dirinya juga mencontohkan ketika terdapat pemberontakan DI TII maupun NII pada masa awal kemerdekaan. Pihaknya menerangkan, awalnya gerakan ini adalah gerakan tradisional. Namun, seiring berkembangnya media sosial, maka aktivitas ini menjadi kian berkembang.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat sekitar 120 juta pengguna media sosial di Indonesia. Yang mana sebagian besar atau mayoritas pengaksesnya datang dari kaum milenial. Dia menilai jika media publik ini dimanfaatkan oleh kaum radikalis untuk membobrokkan moral generasi bangsa. Layaknya asimetrik warfare, perang anomali yang memiliki ujung tombak Proxy war. Yaitu, perang tanpa menggunakan armada perang.
Dirinya turut mengingatkan, bahwa kemungkinan yang berpotensi menghancurkan bangsa Indonesia justru datang dari warga Indonesia sendiri. Jika ditilik dari indeks pengukuran ketahanan nasional laboratorium Lembaga Ketahanan Nasional diketahui, disektor l ideologi serta sosial budaya, nilai maupun indeks berada di posisi 2, yang berarti tidak tangguh. Sementara di bidang sosial budaya juga menempati posisi yang rendah, pendidikan-pun demikian. Sehingga, hal tersebutlah yang menyebabkan mudahnya askes informasi yang menyesatkan di media sosial.
Pendapat seruan perangi radikalisme juga datang dari Bupati Brebes, yakni Idza Priyanti. Dirinya sangat mengecam keras terhadap tindakan radikalisme hingga aksi terorisme yang terjadi selama ini. Pasalnya, situasi keamanan negara kini tengah diuji, baik ancaman yang datang dalam negeri maupun luar negeri.
Bupati ini-pun berharap dengan adanya kegiatan dialog akan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya nanti akan dapat disampaikan kepada keluarga, lingkungan sekitar guna lebih mewaspadai paham radikal yang bisa menginfeksi melalui kegiatan-kegiatan menjurus dalam kegiatan terorisme. Dirinya tak lupa mengimbau untuk membekali diri dengan keimanan. Dengan landasan keimanan ini dinilai cukup efektif menangkal paham berhaluan kiri tersebut. Sebab, iman yang sedang labil maupun goyah akan dengan mudah disusupi paham menyimpang semacam ini.
Pada acara pembukaan dialog kenegaraan, Bupati Brebes beserta perwakilan dari TNI, aparat Polri, dan tak lupa organisasi lainnya juga peserta yang hadir pada acara tersebut melakukan prosesi penandatanganan komitmen untuk menolak paham radikalisme dan teroris di wilayah Kabupaten Brebes. Mereka berkomitmen bersama untuk menolak keras paham radikalisme ini. Apabila masyarakat mengetahui terdapat kegiatan yang sekiranya mencurigakan bisa langsung segera melapor ke ketua RT, RW, Babinkabtimas, Babinsa maupun kantor kepolisian terdekat. Implikasinya, agar segera dapat ditindak dan diantisipasi.
Sebab keluhan semacam ini bisa jadi lebih fatal jika tak segera ditangani. Karena memang penyebarannya sulit untuk diprediksi. Bahkan untuk dunia pendidikan sendiri banyak kita temui paparan paham ini sudah mencapai lini paling dasar yang dinilai mengkhawatirkan. Status pelajar dengan usia dini-pun tak menutup kemungkinan akan terkontaminasi tindakan berhaluan kiri tersebut. Sehingga peranan keluarga memang dirasa sangat krusial, selain itu penanaman ideologi Pancasila ini juga akan mampu membuat pelakunya menyikapi segala informasi dengan lebih kritis, namun tetap bijaksana.
Upaya optimal untuk memerangi paham radikalisme ini harus terus ditanamkan. Hingga tak akan ada lagi celah yang bisa mereka susupi untuk makin menghancurkan generasi penerus bangsa. Tak lupa perkokoh persatuan dan kesatuan demi kuatnya NKRI.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
