 Oleh: Yasir Gema Wirawan)*
 
Dalam lanskap geopolitik global yang kian tidak menentu, ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak lagi selalu hadir dalam bentuk konfrontasi militer konvensional. Perang dagang, krisis pangan, dan gangguan rantai pasok global telah membuktikan bahwa ketahanan sebuah negara dibangun dari fondasi yang lebih mendasar: kualitas sumber daya manusianya. Di tengah konteks inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami bukan semata sebagai kebijakan sosial temporer, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang dalam membangun pertahanan semesta non-militer Indonesia.
 
Praktisi Hukum, Hendarsam Marantoko mengingatkan bahwa di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi bentuk perang paling senyap namun paling mematikan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia yang menegaskan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi. Kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasionalnya.
 
Dengan filosofi tersebut, capaian MBG yang telah menyentuh 58 juta penerima manfaat dalam kurun waktu satu tahun bukanlah sekadar pencapaian administratif. Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa target 82,9 juta penerima pada akhir 2026 akan tercapai. Angka ini melampaui kecepatan implementasi program serupa di negara-negara lain. Brasil, misalnya, membutuhkan waktu 11 tahun untuk mencapai 41 juta penerima manfaat. Indonesia, yang sempat dianggap tidak mampu menjalankan program sebesar ini dari segi manajemen, kini menjadi sorotan dan rujukan dunia. Ini membuktikan bahwa ketika ada political will yang kuat dan sistem yang terorganisir dengan baik, Indonesia mampu mengeksekusi program masif dengan efektif.
 
Namun keberhasilan kuantitatif semata tidak cukup tanpa jaminan kualitas. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk MBG pada tahun 2026, naik lebih dari lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp255,5 triliun dialokasikan khusus untuk pembelian makanan bergizi, sementara Rp12,41 triliun untuk dukungan manajemen. Besarnya komitmen anggaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap porsi makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan untuk membentuk generasi tangguh.
 
Pengawasan kualitas dilakukan secara ketat melalui inspeksi mendadak yang rutin ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah. Tenaga Ahli Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Herman Susilo, menegaskan bahwa sidak telah dilakukan sejak awal operasional MBG pada Januari 2025 dan berlangsung secara berkala hingga kini. Setiap temuan evaluasi wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal dua minggu, dan jika tidak dipenuhi, operasional dapur akan ditutup sementara. Pendekatan pengawasan berlapis ini memastikan bahwa dari lebih dari 20.000 SPPG yang telah dibangun, setiap unit mematuhi standar keamanan pangan nasional dan internasional.
 
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu melalui pendampingan petugas di lapangan hingga terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pemerintah tidak memberikan toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar, mengingat program ini melayani 55,1 juta penerima manfaat mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa proses sertifikasi yang masih berlangsung bukan disebabkan oleh kelalaian atau persoalan teknis keamanan pangan, melainkan murni hambatan administratif yang sedang dipercepat penyelesaiannya.
 
Dari perspektif ekonomi, MBG membuka peluang luar biasa bagi penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa program ini merupakan pintu masuk strategis bagi hilirisasi pertanian. Dengan kebutuhan mencapai 52 juta butir telur per hari, belum lagi ayam, sayur-mayur, ikan, dan komoditas lainnya, program MBG menciptakan kepastian permintaan yang selama ini menjadi kendala utama hilirisasi sektor pertanian. Setiap daerah didorong memanfaatkan potensi protein unggulannya, sehingga tercipta ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah yang memperkuat daya tahan terhadap guncangan eksternal.
 
Lebih jauh lagi, MBG berpotensi menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja dari 30.000 dapur yang ditargetkan. Secara ekonomi, kontribusinya terhadap PDB bisa mencapai 3,5 persen, angka yang cukup signifikan sebagai motor pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin sendiri telah membangun sekitar 1.000 SPPG dengan investasi mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun, menunjukkan tingginya partisipasi swasta dalam program strategis ini.
 
Program MBG adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi memadai hari ini akan menjadi tenaga kerja produktif, prajurit tangguh, ilmuwan inovatif, dan warga negara berkualitas di masa depan. Seperti ditegaskan Anin, dari target 82 juta penerima yang sebagian besar adalah anak-anak, program ini menjadi cikal bakal lahirnya lebih banyak insinyur, doktor, guru, hingga atlet berkelas dunia.
 
)* Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Pangan
