Oleh: Rizky Mahendra
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menegaskan perannya sebagai instrumen strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah maraknya arus informasi di media sosial yang kerap memunculkan narasi pesimistis, publik perlu melihat program ini secara jernih sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang menilai MBG sebagai bentuk intervensi negara untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Ia menekankan bahwa program ini bukanlah beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan investasi yang akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Dalam pandangannya, pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.
Misbakhun juga menggarisbawahi bahwa perubahan nyata sudah mulai dirasakan jika dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Ia menggambarkan bahwa generasi sebelumnya masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan gizi, sementara saat ini negara hadir tidak hanya memastikan anak-anak dapat bersekolah, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kebijakan pembangunan manusia yang semakin komprehensif.
Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi negatif yang beredar di ruang digital. Menurutnya, narasi yang menyebut kondisi Indonesia dalam situasi suram tidak sejalan dengan berbagai upaya konkret pemerintah, termasuk melalui MBG, yang bertujuan mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, dukungan publik menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program.
Selain MBG, Misbakhun juga menyoroti kebijakan subsidi energi sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Ia melihat bahwa di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dunia, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global.
Menurutnya, berbagai program subsidi seperti listrik, Kredit Usaha Rakyat (KUR), iuran BPJS Kesehatan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Nilai anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah mencerminkan besarnya perhatian pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap terlindungi, terutama di tengah ketidakpastian global.
Dukungan terhadap MBG juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, partisipasi dalam program ini harus dilandasi tanggung jawab moral untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Sarmuji juga mengingatkan bahwa keterlibatan kader dalam mendukung MBG bersifat inisiatif individu, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain. Penegasan ini menunjukkan bahwa tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dari sisi teknis, pengelolaan MBG memang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pendukung Program Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, memandang bahwa kompleksitas program ini bahkan melampaui penyelenggaraan pemilu yang selama ini dikenal sebagai kegiatan nasional berskala besar. Ia menilai bahwa karena MBG berkaitan langsung dengan asupan gizi harian anak, maka standar presisi dalam pelaksanaannya harus jauh lebih tinggi.
Rivai Ras juga menekankan bahwa program ini memiliki potensi besar dalam menurunkan prevalensi stunting serta meningkatkan capaian pendidikan anak. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi sistemik seperti MBG tidak dapat dicapai secara instan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran kolektif, pendekatan berbasis data, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Pandangan ini sejalan dengan perspektif akademisi, termasuk Prof. Hardinsyah dari Institut Pertanian Bogor, yang menilai bahwa keberhasilan program makan bergizi sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan standar bahan pangan, proses pengolahan, serta distribusi berjalan secara konsisten agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, Rivai Ras juga mendorong pembentukan Tim Asistensi Independen untuk memperkuat pengawasan dan memberikan rekomendasi berbasis riset. Kehadiran tim ini diharapkan mampu memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai standar serta terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.
Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam keberhasilan MBG. Keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mendukung implementasi program. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, MBG memiliki peluang besar untuk menjadi model intervensi gizi yang efektif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, MBG harus dipahami sebagai investasi fundamental bangsa. Program ini tidak hanya menyasar kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kualitas manusia Indonesia di masa depan. Dengan pengelolaan yang penuh dedikasi, pengawasan ketat, serta dukungan luas dari berbagai pihak, MBG diyakini mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global.
*) Pemerhati Pembangunan Sosial
