MBG Perkuat Ekonomi Mikro, Dari Koperasi hingga Peternak Lokal Terlibat

Oleh: Nur Sriwedari (*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan perkembangan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi mikro di berbagai daerah. Dengan dukungan penuh pemerintah, program ini telah berkembang menjadi instrumen strategis yang membuka peluang ekonomi bagi petani kecil, peternak, UMKM, dan koperasi. Dalam perspektif ekonomi mikro, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan katalis pertumbuhan ekonomi rakyat yang bergerak dari bawah.

Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menggambarkan bahwa perluasan sasaran program MBG merupakan langkah yang dirancang untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat rentan. Jika pada awalnya penerima manfaat didominasi oleh siswa sekolah, kini jangkauan tersebut semakin meluas ke kelompok lain yang turut berkontribusi dalam pendidikan dan pelayanan publik. Pemerintah melihat adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan gizi kepada tenaga honorer, pekerja kebersihan, relawan sosial, dan kelompok berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kerentanan pangan.

Pada saat yang sama, BGN memperkuat kebijakan yang menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani kecil, peternak ayam kampung, UMKM pengolahan pangan, serta koperasi sebagai bagian dari rantai penyedia bahan baku program. Nanik menegaskan bahwa Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan yayasan diminta untuk memberikan ruang lebih besar kepada kelompok usaha lokal agar dapat menjadi pemasok bahan pangan MBG. Pendekatan ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selama bertahun-tahun, kelompok usaha mikro kerap terkendala akses pasar dan tidak memiliki jaminan stabilitas harga. Melalui MBG, mereka kini memperoleh kepastian permintaan yang terukur dan berkelanjutan.

Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus, melihat peluang lain yang tidak kalah strategis. Menurutnya, koperasi desa atau kelompok Merah Putih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi peluang usaha dan menjalin kemitraan dengan BUMN maupun sektor swasta. Dalam konteks MBG, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penyedia bahan baku karena cakupan program ini mencakup jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan jaringan yang luas dan kemampuan sebagai agregator, koperasi dinilai mampu menghubungkan produk lokal dengan kebutuhan logistik program.

Panel Barus juga menekankan pentingnya landasan regulasi. Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara tegas memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan baku MBG dan menempatkan koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok serta distribusi logistik. Regulasi ini memberi legitimasi kuat bagi koperasi untuk mengambil peran sentral, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas mereka agar mampu memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan kualitas yang konsisten.

Sementara itu, Pengamat Pangan, Nur Jafar Marpaung, melihat kehadiran MBG sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia menilai bahwa struktur MBG yang melibatkan UMKM dan kelompok PKK dalam pengolahan makanan memberikan dampak ekonomi berlipat. Proses pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi hingga penjualan kepada pemerintah menciptakan rantai nilai baru yang membuka banyak peluang kerja. Dengan demikian, target pemerintah untuk menjadikan MBG sebagai pendorong perekonomian rakyat dinilai semakin cepat tercapai.

Nur Jafar juga menilai bahwa pelaku usaha mikro dan UMKM yang berpartisipasi dalam pengelolaan bahan baku MBG membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah. Bantuan teknis, pelatihan standar keamanan pangan, peningkatan kapasitas usaha, serta kemudahan akses izin dan sertifikasi dianggap sebagai aspek penting untuk menjamin kualitas pasokan. Tanpa dukungan tersebut, pelaku usaha mikro berpotensi terhambat dalam memenuhi standar yang dibutuhkan oleh program berskala nasional ini.

Dari perspektif ekonomi mikro, dukungan pemerintah menjadi faktor kunci keberhasilan program MBG sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika UMKM, petani kecil, kelompok PKK, dan koperasi diberikan ruang untuk berperan secara aktif, maka perputaran ekonomi lokal meningkat secara signifikan. Pendapatan masyarakat bertambah, pasokan bahan baku semakin terkonsolidasi, dan ketergantungan terhadap impor dapat ditekan. Ini selaras dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui strategi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, dukungan publik menjadi hal yang sangat penting. Program MBG perlu terus diperkuat dan dikawal agar seluruh potensi ekonominya dapat dimaksimalkan. Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dan memperkuat kapasitas UMKM, program ini dapat menjadi pondasi baru bagi perekonomian rakyat. Sudah saatnya masyarakat bersama-sama mendukung MBG sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus memastikan generasi mendatang tumbuh lebih sehat dan produktif.

(* Pemerhati Ekonomi Mikro