Oleh: Abner Wanggai )*
Papua akan dimekarkan menjadi 6 provinsi. Ketika proses ini belum selesai dibahas oleh pemerintah dan DPR RI, di Papua malah tersebar hoaks yang negatif mengenai pemekaran wilayah. Masyarakat diharap percaya pada pemerintah dan ikut melawan hoaks seputar isu negatif pemekaran wilayah Papua.
Saat awal bergabung dengan Indonesia, di Papua hanya ada 1 provinsi yang dulu bernama Irian Jaya. Kemudian pasca era reformasi namanya diganti jadi Papua dan akhirnya ada pemekaran dan ditambah jadi provinsi Papua Barat. Proses pemekaran berjalan tanpa kendala dan masyarakat baik-baik saja.
Namun setelah memiliki 2 provinsi maka ada usulan lagi tentang pemekaran wilayah, yakni Papua barat daya, Papua barat, Papua tengah, provinsi Pegunungan tengah, Papua selatan, dan Papua tabi saireri. Rencana ini belum matang betul karena masih dalam masa penggodokan di pemerintah pusat. Sehingga belum fix kapan akan terjadi.
Namun pemberitaan tentang pemekaran wilayah sudah santer terdengar di Papua. Padahal MRP (Majelis Rakyat Papua) sendiri belum mengeluarkan statement tentang hal ini. Sayangnya kabar yang beredar adalah desas-desus, hoaks, dan informasi negatif yang menyesatkan.
Hoaks pertama tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah eksploitasi sumber daya alam. Memang di Papua terkenal dengan tambang tembaga dan emas yang memiliki teknologi canggih, tetapi ketika ada pemekaran wilayah bukan berarti seluruh logam akan tersedot. Faktanya, mayoritas saham di perusahaan tersebut dikuasai oleh pemerintah dan tidak mungkin ada ekspolitasi SDA di sana.
Sementara itu, hoaks kedua tentang isu pemekaran wilayah di Papua adalah tergusurnya masyarakat adat. Hal ini tidak mungkin terjadi karena di dalam otsus dituliskan tentang hak dan kewajiban MRP sebagai majelis yang juga ikut mengatur di Papua. Anggota MRP terdiri dari para tetua adat yang wajib dihormati oleh pemerintah pusat sekalipun. Sehingga masyarakat adat tidak akan digusur dengan semena-mena saat ada pemekaran wilayah.
Masyarakat adat masih dihormati baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Penyebabnya karena mereka memiliki kedudukan yang terhormat dan selalu dijunjung oleh warga sipil Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih selalu menghargai dan menghormati tetua karena mereka punya status dan bersikap bijaksana. Hal ini tidak akan tergeser ketika ada pemekaran wilayah.
Seluruh kalangan masyarakat diminta untuk tenang dan tidak menanggapi hoaks dan berita negatif seputar pemekaran wilayah Papua. Pasalnya jika mereka emosi dan membagikannya di media sosial, maka hoaks justru akan makin tersebar. Hal ini akan sangat berbahaya karena menurut teori psikologi, suatu kebohongan yang digaungkan oleh banyak orang akan terlihat sebagai kebenaran.
Selain itu, ketika ada hoaks tentang pemekaran wilayah di Papua yang akan membuat banyaknya pendatang di Bumi Cendrawasih dan akan menggusur OAP (orang asli Papua) juga salah besar. Masyarakat jangan panik dan menanggapinya secara berlebihan. Penyebabnya karena memang ada pendatang dari pulau lain tetapi mereka datang untuk membantu pembangunan di Papua.
Jika hoaks tentang pendatang ini terus ada maka dikhawatirkan akan memantik perang antar suku, karena orang Papua dan pendatang berasal dari wilayah dan etnis yang berbeda. Ketika ada isu SARA maka akan membuat keadaan di Bumi Cendrawasih memanas. Yang rugi adalah masyarakat sendiri karena tidak bisa beraktivitas di luar rumah dengan tenang.
Jangan mudah percaya ketika ada berita yang menghebohkan tentang pemekaran wilayah di Papua. Program ini dibuat untuk memakmurkan seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Masyarakat diminta tenang dan jangan ikut menyebarkan berita negatif di media sosial.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
