Pemerintah Adopsi Protokol Keamanan Pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan program berjalan aman, layak sesuai standar operasional, dan tepat sasaran.
“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa yang akan datang,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menekankan bahwa program berskala besar ini memiliki tantangan tersendiri.
“Ada tantangan dan kekurangan. Namun, pemerintah berkomitmen melakukan respons cepat sesuai instruksi Presiden untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” tambahnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) akan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikasi Layak Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu, diterapkan pula sertifikasi hazard analysis and critical control point (HACCP) terkait standar gizi dan manajemen risiko, serta sertifikasi halal.
“Ketiga proses sertifikasi ini, ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN akan bekerja sama melakukan sertifikasi. Ini adalah proses standardisasi awal,” ujar Menkes.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mempercepat penerbitan sertifikat tanpa mengurangi kualitas dan dengan biaya terjangkau.
Pengawasan lapangan dilakukan setiap hari oleh BGN dengan dukungan BPOM dan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri yang akan melaksanakan pengawasan eksternal mingguan.
Jika terjadi kejadian luar biasa (KLB), pemerintah menyiapkan gugus cepat yang terdiri dari dinas kesehatan, rumah sakit daerah, sekolah, dan Kemenkes agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya pengawalan keamanan pangan MBG untuk memberi keyakinan kepada penerima manfaat.
“Identifikasi critical aspect pada setiap tahapan pengelolaan Program MBG penting dilakukan agar pengendalian dapat dilaksanakan lebih fokus dan terarah,” ungkapnya.
Taruna menambahkan, BPOM siap mendukung penuh dan memprioritaskan MBG sebagai program strategis nasional. Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang optimal.
Program MBG dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
