Menangkal Gerakan Separatis Dengan Peningkatan Pembangunan Kesejahteraan Papua

Oleh : Jeffrey L )*

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius terhadap kemajuan masyarakat Papua, banyak kebijakan percepatan pembangunan fisik maupun kesejahteraan di Tanah Papua. Namun dalam membangun Tanah Papua tersebut, pemerintah mendapat hambatan berupa aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua melalui dukungan pemerintah pada produk ekonomi lokal juga telah berhasil meningkatkan ekonomi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat. Persentase kemiskinan masyarakat Papua turun dari 30,05% pada 2014 menjadi 27,43% pada 2018. Sedangkan Papua Barat dari 27,13 % di tahun 2014 menjadi 22,55% pada tahun 2018.

Ada dua kebijakan energi nasional yang juga dinikmati masyarakat Papua dan Papua Barat, yaitu kebijakan BBM satu harga dan ketersediaan listrik sampai ke pelosok negeri, kebijakan BBM satu harga telah dilakukan di 170 titik penyaluran.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memakai pendekatan “Indonesia Sentris”. Pendekatan ini ingin merombak paradigma bahwa pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Jawa. Proyek-proyek strategis nasional tersebar di berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok. Pemerintah misalnya, mempercantik tampilan pos lintas batas negara di Skouw, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Jalan arteri juga dibuka untuk memperlancar konektivitas masyarakat di Papua dan Papua Barat. Secara fisik telah dibangun puluhan lapangan terbang perintis, dermaga sungai, ratusan jembatan serta ribuan kilometer jalan, serta bendungan untuk memenuhi pasokan air di wilayah timur Indonesia.

Dalam membangun kesejahteraan di Papua, Pemerintah bukannya tanpa hambatan. Hambatan yang paling utama saat ini adalah aksi teror yang dilakukan oleh gerakan separatis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini telah dicap sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh KST memiliki dampak buruk terhadap pembangunan Papua.

Kesejahteraan dan kemajuan adalah tujuan utama pemerintah dalam membangun Papua. Keseriusan pemerintah tidak main-main dalam membangun Papua, peningkatan baik fisik dan non fisik telah terjadi di berbagai daerah di Papua. Peningkatan infrastruktur yang menjadi kunci kemajuan ekonomi suatu daerah telah dilakukan, ribuan kilometer jalan, dermaga. Di periode kedua ini, Presiden Jokowi akan membangun puluan bandara dan pelabuhan di Papua. Tujuannya sangat jelas agar akses transportasi Papua meningkat sehingga akan berdampak pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan.

Namun, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh KST tidak ingin Papua semakin maju dan sejahtera seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Sejumlah aksi teror yang dilakukan KST sangat keji, terakhir mereka melakukan penembakan terhadap Kepala BIN Papua, Mayjen anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada 25 April 2021.

Dari aksi-aksi keji yang telah dilakukan oleh KST, sudah selayaknya aparat penegak hukum baik TNI dan Polri memberantas kelompok tersebut, agar percepatan pembangunan di Papua terus berlanjut sehingga rakyat Papua menjadi sejahtera dan maju.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah di Tanah Papua adalah bukti kehadiran Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan Papua. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan masif yang dilakukan, peningkatan pembangunan infrastruktur sangat terlihat jelas di bumi Papua dibandingkan sebelum Presiden Jokowi menjabat.

Keseriusan pembangunan Papua juga dilakukan Pemerintah melalui program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Mereka diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Otsus bertujuan meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam; penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

Bupati Teluk Bintuni, Papua, Petrus Kasihiw mengatakan, untuk kepentingan pembangunan, dana Otsus Papua masih sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat di daerah Papua. Otsus Papua masih sangat dibutuhkan dan perlu diperpanjang, karena itu adalah pilihan terbaik.

Masyarakat Papua dan Papua Barat merupakan saudara sebangsa dan setanah air yang harus mendapatkan pelayanan yang baik dan dianggap sebagai subjek pembangungan bukan hanya obyek. Papua harus lebih maju dan sejahtera, karena jika sudah maju dan sejahtera rakyat tidak akan mudah terjebak dalam gerakan provokatif yang digembar-gemborkan oleh KST Papua.

)* Aktivis Forum Literasi Mahasiswa