Istilah tertinggal tidak lagi tersemat untuk Papua. Presiden Jokowi lewat program Nawacita sedang menggenjot pembangunan di Ujung Timur Indonesia itu. Kini hasil dari akselerasi itu pun sudah mulai terasa.
Pembangunan infrastruktur di tanah Papua sudah dimulai sejak kepemimpinan Soekarno. Namun, sepak terjang pembangunan di negeri mutiara hitam ini baru terasa saat era Presiden Soeharto. Pada awal orde baru, tahun 1970-an Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Sutami melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan jalan trans Papua di sektor Sentani-Jayapura. Sutami juga sempat meresmikan jalan sepanjang 34 km tersebut. Sebelumnya bahkan belum ada satupun pimpinan pusat yang meninjau langsung pembangunan disana.
Setelah itu, PBB melalui Fundwi, pernah menggelontorkan dana untuk pembangunan ruas jalan Genyem-Boroway, Jayapura. Fundwi berfokus pada pembangunan jalan sepanjang 37 km yang ada di Kabupaten Jayapura tersebut. Tentunya kita tidak bisa membandingkan jalan di wilayah tersebut dengan jalanan di tanah Jawa. Hanya kendaraan-kendaraan berpenggerak empat roda saja yang dapat melaluinya.
Pembangunan lain yang cukup mentereng adalah proyek jalan Abepantai-Ubrub-Oksibil pada tahun 1980-an. Target dari proyek tersebut adalah ruas jalan sepanjang 500 km. Akan tetapi selama tiga tahun berjalan hanya 83 km saja yang berhasil direalisasi.
Kendala utama lambatnya pembangunan di negeri mutiara hitam pada waktu itu ialah terbatasnya dukungan dana dari pusat. Bukan hanya itu, APBD Papua juga dinilai sangat kecil dan tidak akan cukup apabila digunakan untuk pembangunan jalan. Pemasukan dana untuk masing-msing daerah juga sangat minim. Bahkan para pimpinan daerah memperkirakan bahwa penggunaan dana pribadi pemda hanya cukup untuk membangun 5 km jalan dalam satu tahun.
Bercermin pada era orde baru, pada saat ini masyarakat pasti penasaran dengan kinerja pemerintah kepada Papua. Banyak sekali janji Presiden Jokowi untuk perkembangan ujung timur Indonesia ini. Bahkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah ujung adalah prioritas utama dari pimpinan kita saat ini.
Sejak terpilihnya sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo cukup dikenal masyarakat dengan beberapa kebijakan-kebijakan barunya. Salah satunya adalah kebijakan percepatan pembangunan jalan trans Papua. Jalan yang akan membentang sejauh 4330,07 kilometer ini memiikli progres yang cukup bagus pada saat ini. Pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun lebih dari 300 km jalan trans Papua. Pada akhir tahun 2017 masih tersisa sekitar 350 km lagi jalan yang arus dirampungkan agar jalan trans sepanjang lebih dari 4330,07 km ini dapat terhubung. Rencana awal, program pembangunan jalan trans-Papua harus rampung pada tahun 2018.
Mingkin sekilas publik akan menilai bahwa pembanguanan ini lamban. Namun apabila berkaca pada era-era sebelumnya, pembangunan ini cukup progresif. Bukan perkara yang mudah untuk membangun ujung timur negeri ini. Selain medan yang ekstrim dan ekstrem yang berubah tak menentu, proses pendatangan dan pemindahan alat-alat pendukung pembangunan juga tidak bisa dibilang mudah. Wajar saja apabila pembangunan terkesan memerlukan waktu yang lama.
Akan tetapi, janji Jokowi untuk Papua nampaknya bukan perkara yang manis dibibir saja. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan trans Papua, Jokowi meminta campur tangan dari Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung pembangunan. Tidak sedikit wilayah pembangunan jalan trans Papua masuk dalam area merah yang memerlukan pengamanan tinggi. Selain itu, tidak sedikit pula kondisi geografis yang ekstrem mengingat lebatnya hutan dan banyaknya bebatuan besar. Untuk itu, survival skill dari TNI dirasa sangat diperlukan. TNI juga telah banyak menggunakan detonator untuk menghancurkan bebatuan yang menghalangi pembangunan jalan.
Selain itu, di era Jokowi total alokasi Dana Transfer Papua dan Papua Barat juga mengalami peningkatan. Dana gabungan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan tentunya Dana Otonomi Khusus Infrastruktur. Untuk tahun 2014—2016 masing-masing daerah (Papua, dan Papua Barat) menerima Rp32,4 triliun dan Rp13,1 triliun; Rp36,9 triliun dan Rp14,8 triliun; serta Rp43,6 triliun dan Rp16,5 triliun.
Manfaat pembangunan jalan terhadap ekonomi pun sudah mulai terasa. Di segmen Wamena (Kabupaten Jayawijaya) hingga Mumugu (Kabupaten Asmat) misalnya, pembangunan telah membuat biaya mobilisasi masyarakat semakin murah. Biaya transportasi mengalami penurunan hingga 83 persen. Masyarakat yang awalnya harus merogoh kocek sebesar Rp. 600 ribu dalam sekali perjalanan, kini hanya butuh Rp. 100 untuk bermobilisasi.
Bukan hanya itu, rampungnya ruas jalan yang menghubungkan Wamena dengan Kenyam, Pelabuhan (eksisting) Batas Batu, dan Pelabuhan di Mumugu membuat jarak distribusi ekonomi menjadi lebih dekat. Pencapaian tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik serta menekan tingginya harga kebutuhan pokok di Pegunungan Tengah. Perlu diketahui, sebelumnya kebutuhan pokok didatangkan dari Jayapura melalui udara. Sehingga membuat biaya distribusi tidak rendah. Pembangunan Trans Papua juga mampu membangkitkan pertumbuhan sektor properti yang dinilai belum signifikan.
Masyarakat Indonesia tentunya menginginkan agar pemerataan pembangunan di seluruh negeri ini segera terealisasi. Kita juga tentu berharap agar saudara-saudara kita di Papua dapat menikmati mudahnya transportasi. Kita juga perlu bersyukur akan perhatian pemerintah kepada ujung timur Indonesia yang kini cukup tinggi. Untuk itu, mari kita dukung segala upaya positif untuk membangun negeri ini.
Aris
