Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Proses ini tidak hanya sekadar menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas dan kedewasaan dari sistem politik yang ada. Di dalamnya terkandung harapan besar untuk membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih baik, di mana partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Maka untuk mewujudkan Pilkada demokratis, maka dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Seluruh komponen penyelenggara pemilu harus memiliki irama yang sama sehingga jika terjadi kendala dalam pelaksanaan mudah diatasi.
Pilkada menjadi ajang penting di mana masyarakat dapat menentukan arah pembangunan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berkelanjutan, dibutuhkan kerjasama baik itu pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, maupun unsur-unsur lain dalam masyarakat. Kolaborasi ini menjadi landasan yang kuat untuk memastikan proses Pilkada berlangsung transparan, adil, dan demokratis.
Pemerintah memiliki peran krusial dalam menjamin keberlangsungan Pilkada yang berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memberikan pengawasan yang ketat terhadap proses Pilkada, serta memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah tersebut akan sulit untuk berhasil.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas dan keberlangsungan Pilkada. Pemerintah perlu membuka diri terhadap masukan dan kritik yang konstruktif dari masyarakat, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif terlibat dalam mengawasi proses Pilkada, memberikan masukan, serta melakukan pemantauan terhadap segala potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi.
Dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada tahun 2024 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar rapat koordinasi lintas sectoral di Galaxy Hotel Banjarmasin. Kapolda Kalsel, Irjenpol Winarto menyampaikan empat pesan penting terkait pelaksanaan pilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati nantinya di Kalsel.
Pesan pertama, kepada TNI-Polri, pemerintah daerah, penyelanggara dan pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya, diajak untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien dalam pengamanam pilkada nanti. Kemudian, Kapolda Kalsel mengajak peningkatan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di masyarakat. Ketiga soal profesionalisme dan integritas yang harus dikunjungi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir, pelatihan dan kesiapan untuk memastikan seluruh personil yang terlibat dalam operasi ini memiliki kemampuan yang memadai.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Paman Birin dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov menyebutkan rakor lintas sektoral ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memastikan kesiapan Provinsi Kalsel dalam menghadapi Pilkada 2024. Paman Birin mengapresiasi upaya seluruh stakeholder terkait termasuk jajaran kepolisian yang akan mengamankan jalannya Pilkada 2024.
Adapun media massa memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pilkada. Mereka bertindak sebagai penjaga kebenaran dan penyampai informasi kepada masyarakat secara luas. Melalui liputan yang obyektif dan berimbang, media massa dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pilkada, memperkenalkan calon-calon yang akan bertarung, serta memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan opini dari berbagai kalangan.
Kolaborasi antara media massa dengan pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berimbang menjelang Pilkada. Media massa perlu menjaga independensinya dan tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu, sehingga dapat menjadi penyeimbang yang objektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan dan kerjasama kepada media massa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi.
Selain media, LSM dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal proses Pilkada untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan adil dan transparan. Mereka dapat melakukan pemantauan terhadap segala potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi, memberikan bantuan hukum bagi para calon atau peserta Pilkada yang membutuhkan, serta melakukan advokasi untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Kolaborasi antara media massa, LSM, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan Pilkada yang berintegritas. Melalui kerjasama yang erat, mereka dapat saling mendukung dan melengkapi dalam melakukan pemantauan terhadap proses Pilkada, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada siapa pun yang membutuhkan. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat jaringan dan kapasitas bagi LSM dan masyarakat sipil dalam melakukan advokasi dan pengawasan di masa mendatang.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, LSM, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi pondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam proses Pilkada. Melalui koordinasi yang baik dan saling mendukung, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah yang muncul, mencari solusi yang terbaik, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Dengan demikian, proses Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan berintegritas, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan diakui oleh seluruh masyarakat.
