Mendukung Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi dan Mewujudkan Swasembada Pangan

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Hari pertama menjabat sebagai Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto langsung menegaskan komitmen besarnya dalam memberantas korupsi serta mencapai swasembada pangan.

Fokus tersebut tidak hanya menjadi janji politik, melainkan langkah nyata menuju peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pidato pelantikannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyentuh empat aspek utama: pemberantasan korupsi, swasembada pangan, swasembada energi, dan peningkatan kesejahteraan.

Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan visinya untuk Indonesia yang mandiri dalam pangan dan energi serta bebas dari korupsi. Langkah-langkah ini menjadi fondasi yang sangat kuat menuju terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Emrus Sihombing, seorang pengamat komunikasi politik, memandang pidato Presiden Prabowo sebagai pernyataan yang sangat luar biasa. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sepenuhnya mencerminkan harapan rakyat Indonesia.

Pengamat Komunikasi Politik tersebut menyoroti bahwa program swasembada pangan yang diutarakan pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu akan tercapai dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan.

Artinya, pada tahun terakhir masa jabatan Presiden Prabowo, Indonesia diproyeksikan sudah mandiri dalam hal pangan. Selain itu, Emrus juga menggarisbawahi komitmen Presiden untuk menekan korupsi hingga seminimal mungkin, memastikan tidak ada lagi rakyat yang kekurangan makan dan gizi.

Menurut Emrus, janji-janji tersebut sangat dicatat oleh masyarakat karena mereka dinilai luar biasa dan relevan. Namun, tantangan besar ada pada para menteri yang bertugas untuk menjabarkan program-program tersebut dalam level bidang masing-masing.

Emrus juga menyoroti pentingnya peran kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, dalam mewujudkan swasembada pangan. Kementerian tersebut harus menetapkan target yang terukur dan bertanggung jawab untuk mengurangi impor pangan secara signifikan.

Jika benar-benar berhasil, Indonesia diproyeksikan bebas dari impor beras pada tahun keempat atau kelima masa jabatan Presiden Prabowo. Presiden bahkan menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, sebuah visi ambisius yang dapat dilihat kemajuannya dari tahun-tahun awal pemerintahan.

Dengan kabinet yang lebih besar dibandingkan era pemerintahan sebelumnya, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan lebih untuk memastikan pencapaian target-target tersebut. Apabila ada kementerian yang tidak mampu mewujudkan visi tersebut, Emrus menegaskan pentingnya melakukan reshuffle demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, juga mengapresiasi pidato pertama Presiden Prabowo setelah dilantik. Menurut Anindya, salah satu poin penting dari pidato tersebut adalah komitmen Presiden untuk membebaskan Indonesia dari korupsi.

Hal tersebut dianggap sebagai langkah yang sangat penting dan besar mengingat korupsi merupakan salah satu hambatan utama bagi kemajuan bangsa. Program-program lain yang ditekankan oleh Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, energi, dan swasembada air bersih, juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Anindya melihat bahwa Presiden Prabowo memastikan seluruh program yang diimplementasikan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Selain itu, Anindya menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara besar dengan prospek yang cerah, yang terlihat dari banyaknya perwakilan negara yang hadir pada pelantikan tersebut.

Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia memberi sinyal positif terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia tersebut.

Dar Edi Yoga, Ketua Umum Forum Pemimpin Redaksi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), memberikan apresiasi terhadap komitmen kuat Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Ia melihat bahwa keseriusan Presiden dalam menangani korupsi merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Dar Edi, pidato Presiden itu sangat sejalan dengan peran media yang harus berfungsi sebagai pengawas dan penegak transparansi. Dar Edi juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawal pelaksanaan etika bisnis di kalangan pengusaha, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Presiden untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Selain itu, Dar Edi mendukung penuh visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dan energi, yang dinilai sangat strategis bagi kemandirian bangsa. Menurutnya, media harus turut serta dalam memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat terkait pentingnya kemandirian di sektor-sektor vital tersebut.

Media berperan dalam menyebarkan kesadaran publik tentang upaya pemerintah mencapai swasembada pangan dan energi, serta bagaimana masyarakat bisa berkontribusi. Lebih dari itu, Dar Edi menekankan bahwa media harus menciptakan ruang dialog yang sehat dan konstruktif di tengah masyarakat. Dialog yang terbuka dan santun akan mendukung pencapaian visi Presiden Prabowo untuk membangun bangsa yang sejahtera dan mandiri.

Presiden Prabowo telah menetapkan empat pilar utama dalam masa kepemimpinannya: pemberantasan korupsi, swasembada pangan, swasembada energi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Visi tersebut tidak hanya didukung oleh para tokoh masyarakat dan pengamat, tetapi juga oleh masyarakat luas yang menantikan implementasi konkret dari janji-janji tersebut. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari semua elemen bangsa, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih merata.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama

Kupang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Junaidin, S.Pd.I, menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, partisipasi pemilih milenial sangat dibutuhkan untuk menentukan masa depan bangsa.

“Sebagai generasi muda, kita perlu menyadari bahwa jumlah pemilih milenial di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, partisipasi pemilih muda dalam Pilkada harus dioptimalkan karena masa depan bangsa ada di tangan mereka,” ujar Junaidin.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan maksimal generasi muda dalam pemilihan pada 27 November 2024 mendatang.

Junaidin juga menyoroti peran penting masyarakat secara umum dalam pesta demokrasi ini. Menurutnya, Pemilu serentak 2024 merupakan momentum bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

“Baik, masyarakat punya peran penting dalam pesta demokrasi. Pemilu serentak ini adalah pemilu bersama, sehingga partisipasi masyarakat sangat tinggi. Harapannya, kita bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bermoral, baik wali kota maupun bupati,” tambahnya.

Tokoh Pemuda Manggarai itu juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks yang dapat merusak proses Pilkada.

“Masyarakat jangan terprovokasi oleh isu-isu hoaks yang disebarkan oleh oknum tertentu. Mari kita berpartisipasi aktif, menjauhi provokasi, dan membangun Pilkada yang bermartabat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antara program-program pemerintah pusat dan kepala daerah yang terpilih nanti.

“Program-program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat harus dilanjutkan oleh kepala daerah yang terpilih. Tidak boleh ada perbedaan, agar daerah bisa berkembang dengan baik,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Pilkada 2024 harus menjadi momentum persatuan.

“Negara ini akan besar jika ada persatuan antara masyarakat dan pemerintah. Pilihlah pemimpin yang berkualitas agar fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dapat dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran,” ujarnya.