Oleh : Zakaria )
Pelaksanaan vaksinasi mandiri merupakan solusi efektif untuk mengejar target vaksinasi nasional. Banyak pihak mendukung langkah tersebut dalam rangka percepatan terbentuknya kekebalan kolektif.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menuturkan, pihaknya telah menyetujui terkait dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
Dirinya menilai, justru vaksinasi secara mandiri dapat mempercepat target vaksinasi Covid-19 secara nasional.
Menurut Slamet, jika waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi.
Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dicapai secepat-cepatnya.
Sehingga, semakin cepat selesai (vaksinasi) maka akan semakin baik, apabila ada 180 juta penduduk yang harus mendapatkan vaksin, tentu saja vaksinasi mandiri dapat mengakselerasi penyelesaian pandemi covid-19 sehingga sudah bisa tercapai herd immunity.
Pada kesempatan berbeda, Epidemiolog dari Universitas Andalas Defruman Djafri mengatakan bahwa vaksinasi mendiri dapat membantu mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19.
Ini sebenarnya merupakan efek domino yang diharapkan dalam mengakselerasi capaian cakupan vaksinasi agar tercapai herd immunity, dan kita bisa keluar dari pandemi yang panjang ini.
Defriman menuturkan yang perlu menjadi catatan penting adalah ketika ada pelibatan pihak swasta dalam program vaksinasi mandiri adalah kontrol tetap berada di bawah pemerintah Indonesia.
Hal tersebut sebagai jaminan bahwa vaksinasi mandiri tidak sepenuhnya lepas dari kontrol pemerintah untuk mengantisipasi adanya mafia vaksin dan vaksin palsu yang dikhawatirkan masyarakat ke depan.
Tantangan utama dalam vaksinasi mandiri adalah persepsi masyarakat yang berbeda, mulai dari anggapan vaksin berbayar lebih baik daripada yang gratis atau sebaliknya.
Kemudian, pendekatan vaksin mandiri yang seolah-olah lebih mementingkan pendekatan ekonomi dibandingkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada juga anggapan ketika vaksinasi mandiri disediakan, kepercayaan masyarakat terhadap vaksin akan menurun.
Sebenarnya, yang perlu dipahami masyarakat adalah vaksinasi mandiri yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Tantangan berikutnya adalah ketersediaan dan distribusi vaksin. Bagaimanapun, ketersediaan dan alokasi vaksin yang terbatas akan menghambat proses distribusi vaksin.
Saat ini, ketika efikasi vaksin sudah terpenuhi dan kehalalan sudah dijamin, maka kunci keberhasilan ke depan harus menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk divaksinasi demi tercapainya kekebalan kelompok yang diharapkan, dan vaksinasi mandiri merupakan bagian dari upaya akselerasi percepatan dari program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Hasil program vaksinasi tentunya diharapkan efektif dalam membentuk kekebalan kelompok dan berdampak terhadap produktivitas sosial dan ekonomi ke depan.
Sementara itu, sejumlah perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi gotong royong atau mandiri untuk buruh dan karyawan perusahaan demi mempercepat program vaksinasi dan terbentuknya kekebalan kelompok.
Corporate Secretary Pabrik Rokok Sukun Deka Hendratmanto di Kudus, misalnya, mengungkapkan bahwa PR Sukun menyatakan dukungannya karena dinilai sebagai jalan keluar dari cengkeraman ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Terlebih sudah banyak perusahaan yang mulai gulung tikar.
Apalagi vaksinasi dapat memberi kepastian kepada karyawan dan tentunya juga mempercepat akselerasi roda perusahaan.
Selain itu, alasan biaya penanganan pandemi di lingkungan perusahaan bisa sedikit berkurang, meskipun pemerintah belum mengumumkan secara pasti berapa dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk vaksinasi tersebut.
Ia menilai hal tersebut lebih ringan dibandingkan sederet protokol kesehatan yang sudah dilakukan PR Sukun sejak awal pandemi hingga saat ini. Mulai dari pelaksanaan skrining karyawan secara berkala dengan tes cepat, hingga pengurangan jadwal produksi.
Adapun jumlah karyawan PR Sukun yang didaftarkan, yakni sekitar 6 ribu karyawan ke Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk divaksin. Formulirnya juga sudah dimasukkan, termasuk memilih kemampuan biaya perusahaan untuk vaksinasi tersebut.
Hingga kini, PR Sukun masih menunggu biaya pasti terkait vaksinasi gotong royong tersebut. Meskipun memang, sudah ada informasi berapa kisaran biaya vaksinasi tersebut.
Pada 1 Maret 2021, tercatat sebanyak 1.720.523 orang di Indonesia telah menjalani vaksinasi Covid-19. Angka ini tentu masih jauh dari target pemerintah yang menetapkan bahwa vaksinasi akan diberikan kepada 181.554.465 orang.
Untuk mencapai target tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan memerlukan kolaborasi dari segala sektor, termasuk perusahaan yang hendak melakukan vaksinasi mandiri.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor
