Oleh : Riasti Marta)*
Keputusan Menteri BUMN Erick Tohir memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina dianggap sebagai langkah yang tepat. Banyak pihak optimis bahwa terpilihnya Basuki merupakan langkah strategis untuk memberantas mafia migas yang selama ini menggerogoti keuangan negara.
Pemerintahan tengah giat merealisasikan Indonesia Bebas korupsi yang tercermin dari langkah-langkah penanggulangan para mafia negara ini. Yang tengah jadi sorotan ialah BUMN. Mulai dari kesulitan keuangan, terciduknya direksi KPK, insiden pemadaman listrik massal, tumpahnya minyak milik Pertamina di perairan Karawang, hingga masalah yang melanda Garuda Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi juga mengklaim bahwa adanya mafia-mafia ini membuat kinerja pemerintah ikut mandeg.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan dukungan penuh terhadap langkah KPK guna membidik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai terdakwa korupsi di sektor korporasi. Febri Hendri selaku Koordinator Divisi Investigasi ICW, mengatakan selain memerangkap pihak-pihak yang mempraktikkan korupsi, KPK kudu menjerat pelaku Korporasi. Karena, dorongan terjadinya korupsi ini berpotensi besar berasal dari korporasi.
Sementara itu, di sektor Pertamina, Presiden Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mendapuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Ferdy Hasiman selaku Peneliti Alpha Research Database Indonesia turut mengutarakan harapannya kepada Ahok. Yakni, untuk segera memberantas para mafia, dari hulu hingga ke hilir.
Menurutnya, Pertamina memang membutuhkan pengawasan. Sebab, keuntungan Pertamina masih dinilai lebih kecil ketimbang Petronas dengan nominal sebesar 11 miliar dollar AS di 2018. Hal ini membuat Pertamina termasuk perusahaan minyak mini di dunia padahal asetnya mencapai Rp 905,8 triliun di tahun 2018. Padahal sekitar tahun 1990 Petronas menimba ilmu dari pertamina perihal cara mengolah lapangan-lapangan migas, memanfaatkan teknologi, hingga cara berinovasi. Namun, seiring berkembangnya waktu, petronas melesat jauh, sementara Pertamina berjalan bagai siput.
Dirinya berpendapat jika hal ini disebabkan oleh masih adanya mafia migas yang memiliki jaringan yang kokoh dan panjang. Dia menuturkan, bahwa mafia berharap RI tetap mengimpor BBM serta elpiji agar mereka mendapat keuntungan sehingga tidak memberikan kesempatan produksi minyak Pertamina meningkat di sektor hulu. Dia juga menyatakan mafia ini membuat negara bergantung pada impor, termasuk tidak menginginkan Dirut Pertamina yang bersih, namun cenderung kompromistis.
Hal ini makin diperkeruh oleh kasus mantan Direktur Utama Pertamina Energy Service (PES) Bambang Irianto yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan beberapa bulan yang lalu. Mafia ini masih melekat sembari mencari celah bagaimana mereka mencoba bermain kembali, pun mencari cara agar Presiden Jokowi bisa terpikat. Maka dari itu, dukungan atas diangkatnya Ahok ialah pilihan tepat. Ahok dinilai mampu menjadi tangan kanan Presiden untuk mencokot para Mafia seiring jabatan Komisaris Utama yang diemban.
Ferdy Yakin, Ahok akan membuat kinerja Direksi Pertamina lebih nyaman terkait pengolahan bisnis hulu ke hilir. Ahok juga perlu waspada jika terdapat orang-orang internal Pertamina yang ingin mengedipkan mata dengan mafia migas.
Sebelumnya, Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama (komut) Pertamina panen pro kontra di kalangan publik. Bahkan, Ferdy berpendapat, Ahok yang populer dengan seorang eksekutor lebih cocok menjabat sebagai Direktur Utama. Sementara pekerjaan komisaris bukan di bagian operasional, namun melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja. Kendati demikian Ferdy menyebut bahwa nama Ahok tetap bisa membuat para mafia kocar-kacir.
Maka dari itu, para Direktur harus bisa bekerja dengan baik, mengingat Ahok adalah sosok yang pantang mundur dalam mengeksekusi. Ahok tak segan melucuti wajah koruptor ke ranah publik. Pemilihan Ahok ini ditengarai sebagai langkah Jokowi dalam peremajaan Kilang Balongan, Cilacap, Duri dan juga yang lainnya guna menekan angka impor. Jokowi “getun” ketika menempatkan komisaris mantan petinggi Militer hingga Mantan Menteri BUMN yang nyata-nyata tak banyak membantunya di bidang pengawasan.
Para direktur sebelumnya dianggap belum becus mengelola BUMN. Padahal, Presiden telah memberikan hak kelola Blok Mahakam dari total E&P. Termasuk Blok Rokan dari Chevron Indonesia serta beberapa blok Migas yang dioperatori pihak mancanegara ke Pertamina. Ferdy mengutarakan bahwa Ahok kudu bin Wajib perangi mafia!
Memberantas praktik korupsi mulai dari lini terbawah merupakan langkah paling tepat. Ditambah lagi mengusung nama Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ini dapat meningkatkan optimisme pemerintahan guna menekan polemik rasuah yang mengurat nadi.
)* Penuilis adalah pengamat sosial politik
