Oleh : Robert Lokbere )*
Pemerintah di bawah arahan Presiden Jokowi terus mewujudkan pembangunan di Papua demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Papua. Salah satu upaya tersebut tercermin diantaranya dari kedatangan Presiden ke Papua hingga terbitnya regulasi untuk mengakselerasi target pembangunan tersebut.
Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat terus menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, pada September 2019 di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo mengafirmasi agar 1.000 orang putra/putri terbaik Papua dan penyandang disabilitas dari seluruh wilayah di Indonesia dapat diterima untuk berkarya di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden Jokowi juga menerbitkan keputusan Presiden (Keppres) nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Keppres tersebut untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan di Provinsi paling Timur Indonesia tersebut.
Tim tersebut bertugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, damai dan bermartabat.
Sementara Tim Pelaksana mempunyai tugas menyelenggara kebijakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.
Presiden juga menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai ketua harian merangkap anggota dalam tim. Untuk tim pelaksana, Presiden menunjuk pejabat tinggi tingkat madya Bappenas sebagai Ketua dan diisi 7 pejabat madya di tingkat komite pengarah ditambah Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kesempatan Rapat Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyampaikan 3 arahan mengenai Papua dan Papua Barat. Pertama adalah evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektifitas penyaluran dana otonomi khusus.
Kedua, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.
Ketiga, Kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.
Target pembangunan wilayah Pulau Papua tahun 2024 yaitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1 persen per PDRB 2024, kebutuhan investasi sebesar Rp 41,1 triliun, tingkat kemiskinan sebesar 18,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,5 persen.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Bupati dan Wakil Bupati Supriori, Papua, Yan Imbab-Nichodemus Ronsumbre merangkul semua pihak agar situasi dan stabilitas keamanan di daerahnya terjaga.
Adapun Yan Imbab dan Nichodemus baru saja dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Supriori.
Tito menyampaikan, untuk bisa melakukan pembangunan dan membuat terobosan-terobosan, maka situasi dan stabilitas keamanan menjadi kunci. Oleh karena itu, dirinya minta segera lakukan konsolidasi untuk rangkul semua pihak.
Mantan Kapolri tersebut juga mengatakan bahwa keamanan merupakan kata kunci penting yang tidak akan bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangnan suatu daerah.
Sehingga untuk dapat melakukan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, suatu daerah harus memiliki stabilitas politik dan keamanan.
Sebelumnya, Gubernur telah mengajak segenap jajaran di Provinsi Papua Barat untuk mendukung Visi Indonesia 2019-2024 dan menyelaraskan program pembangunan provinsi, kabupaten/kota dengan program nasional.
Terkait infrastruktur dasar seperti penerangan listrik, saat ini terdapat 240-an desa yang berhasil menikmati listrik secara permanen. Targetnya, sebanyak 777 desa atau kampung yang akan diterangi penerangan listrik pada 2019.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Septian Pujiyanto mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk membantu melistriki desa atau kampung di Bumi Cenderawasih.
Dirinya mengatakan, pihaknya terkadang masih kesulitas dalam mendistribusikan material-material yang akan digunakan untuk membangun pembangkit di desa-desa terpencil.
Pemerintah Jokowi juga tidak tinggal diam, pembangunan jalan terus digenjot agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, tentu saja kita patut mendukung upaya pemerintah yang terus memberikan perhatian kepada bumi cenderawasih.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya
