Mendukung Pemindahan Ibu kota Negara Demi Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Oleh : Zahra Parahita )*

Pembangunan di berbagai sektor tengah diupayakan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia dapat menikmati fasilitas yang merata, sehingga kesan jawa-sentris akan berubah menjadi Indonesia-sentris. Oleh sebab itu, pemindahan Ibu kota juga merupakan implementasi Pancasila demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

Selain menggenjot pembangunan Indonesia dari daerah terluar, pemerintah juga tengah menggodok rencana pemindahan Ibu Kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Kutaidan Penajam.

Pemindahan Ibu Kota juga dapat menggeser pola pikir yang selama ini berorientasi pada jawa-sentris untuk menjadi Indonesia-sentris dan lebih berorientasi pada upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

            Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur mengatakan, dampak positif pemindahan ibu kota tidak hanya akan dirasakan oleh Kalimantan Timur saja. Melainkan pertumbuhan dari segi ekonomi juga akan dirasakan daerah-daerah tetangga karena letaknya yang berdekatan.

            Isran menuturkan, Kalimantan bagian tengah dan timur juga akan merasakan dampak positif dari adanya pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, material untuk membangun kompleks pemerintahan pasti akan didatangkan dari wilayah terdekat.

            Selain itu, Kalimantan Timur juga bersisian dengan wilayah Sulawesi bagian barat yang dipastikan juga akan terkena dampaknya.

            Dirinya juga memastikan, bahwa Kalimantan Timor telah siap menjadi pusat pemerintahan Indonesia pengganti DKI Jakarta. Secara tegas ia mengatakan tak ada pilihan lain kecuali harus siap.

            Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah mengungkapkan alasannya, mengapa Wilayah Kalimantan Timur menjadi pilihan bagi pemerintah pusat sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia pengganti DKI Jakarta.

            Dalam kesempatan konferensi pers di Istana merdeka tahun 2019 lalu, Jokowi menuturkan bahwa wilayah di Kalimantan Timur merupakan wilayah yang minim akan resiko bencana, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan maupun tanah longsor.

            Selain itu, lokasi tersebut juga dinilai strategis. Apabila ditarik koordinat, lokasinya tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

            Lanjutnya, lokasi pemindahan Ibu Kota tersebut berada dekat dengan perkotaan yang sudah lebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

            Selain persiapan pembangunan, Pemerintah juga akan menargetkan penyediaan jaringan 5G, yang ditargetkan jaringan tersebut dapat tersedia sebelum Ibu Kota negara dipindahkan.

            Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mendukung dan mewujudkan ibu kota negara yang cerdas melalui penerapan 5G.

            Keberadaan jaringan tersebut juga menjadi pondasi untuk menjalankan pemerintahan dan perekonomian berbbasis digital. Hal tersebut menjadi bagian peta jalan pembangunan ibu kota baru Indonesia.          

            Dengan adanya upaya tersebut,tentu menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam upayanya mewujudkan pembangunan Ibu Kota Baru untuk Indonesia.

            Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menuturkan pemerintah memasang target pemindahan ini dapat dimuiai pada tahun 2020. Untuk itu, saat ini pemerintah telah mulai menyiapkan landasan hukum seperti RUU mengenai status daerah khusus yang akan menjadi Ibu kota baru negara Republik Indonesia.

            Setelah tahun 2020, targetny semua persiapan sudah rampung, sehingga pada tahun 2021 nanti akan dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi, dan pada tahun 2024 pemerintah akan memulai proses pemindahan.

            Dalam pemindahan tersebutm terdapat kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2000 hektare lahan yang disediakan. Lahan tersebut nantinya akan dibangun Istana Negara, Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) taman budaya dan kebun raya.

            Selanjutnya, pada tahun 2025 sampai 2029, pemerintah akan masuk ke tahapan berikutnya, yakni membangun properti. Lahan yang disediakan berkisar 40.000 hektare dimana lahan tersebut nantinya akan dibangun perumahan bagi TNI/ASN/Polri, fasilitas pendidikan, kesehatan dan juga pangkalan militer.

            Adanya pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan akan menumbuhkan pusat ekonomi yang baru. Selain itu juga dapat meringankan beban Jakarta dari sisi sosial dan ekonomi.

             Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota tentu bukan hal yang tiba – tiba tanpa kajian yang mendalam. Perlu kita ketahui bahwa gagasan terkait pemindahan Ibu Kota sebenarnya juga sudah diwacanakan sejak era Presiden ke – 1 RI Ir Soekarno,

            Sehingga upaya pemerintah dalam mewujudkan pemindahan Ibu Kota merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan mimpi bangsa dan pendiri bangsa.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik