Jakarta – Pemerintah semakin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi, sebuah agenda yang kini menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, dan mendongkrak lapangan pekerjaan.
Target ini semakin mendapat sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto, mengangkatnya sebagai fondasi strategi transformasi bangsa dalam konteks sinergi pembangunan pusat dan daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Dalam arahannya di hadapan para kepala daerah, Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya energi nasional yang kuat sebagai kunci menuju kemandirian bangsa secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa swasembada pangan dan energi tidak sekadar target simbolis, tetapi fondasi nyata untuk memperkuat produktivitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Swasembada pangan dan energi adalah fondasi utama dari strategi transformasi bangsa yang saya tawarkan dan saya jalankan sekarang. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan dan energi sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat kita,” ujar Presiden.
Ketua Harian DEN sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa arah kebijakan energi kabinet kini difokuskan pada empat pilar strategis: kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan akhirnya swasembada energi.
“Salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan pada akhirnya swasembada energi. Salah satu instrumen negara untuk mewujudkan itu adalah melalui arah kebijakan dan roadmap yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional,” ucap Bahlil.
Menurut Bahlil, strategi yang digulirkan mencakup peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas domestik, percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan seperti biofuel dan tenaga surya, serta pengembangan infrastructure storage untuk memperkuat cadangan nasional. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan pemanfaatan campuran bioetanol dalam bahan bakar, yang dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyoroti pentingnya pembentukan DEN sebagai motor percepatan koordinasi lintas sektor dalam mencapai target swasembada energi. Ia menjelaskan bahwa meskipun sejumlah program teknis telah berjalan, sinergi antar lembaga dan daerah melalui DEN akan mempercepat implementasi program prioritas tersebut.
“Harapannya dengan kehadiran Dewan Energi Nasional, semakin bisa mempercepat proses persiapan untuk kita mengejar beberapa program-program prioritas menuju swasembada energi,” kata Prasetyo.
Ekonom dan pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah ini, menilai bahwa momentum swasembada energi tidak hanya akan menyokong stabilitas pasokan nasional tetapi juga membuka peluang investasi, mendorong value chain industri energi hilir, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor strategis. Sentimen optimistis ini turut diperkuat oleh kebijakan pengembangan biodiesel B40 dan rencana wajib bioetanol 10 % pada tahun 2028.
Dengan langkah strategis yang terukur dan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah yakin bahwa era swasembada energi akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun mendatang. Keberhasilan ini dipandang bukan sekadar capaian teknokratis, tetapi juga dorongan efek berganda yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.*
