Dalam menanggapi eskalasi kekerasan yang terus meningkat di Papua, terutama yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merasakan urgensi untuk bertindak tegas. Penegakan hukum terhadap OPM dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memelihara kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi wilayahnya dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan. OPM, dengan agenda separatismenya, dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap organisasi ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara.
Sejumlah pernyataan dari tokoh-tokoh penting, seperti Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, serta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar, menyoroti perlunya dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pemerintah, DPR, TNI, dan Polri, dalam upaya memberantas OPM.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menggarisbawahi bahwa tidak ada ruang untuk keraguan dalam memberantas ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataannya mencerminkan komitmen kuat untuk menghadapi OPM dengan segala kekuatan yang ada. Dia juga menyoroti pentingnya melindungi warga sipil dan aparat keamanan dari ancaman yang ditimbulkan oleh OPM, yang sering kali menelan korban tak bersalah.
Penegakan hukum terhadap OPM dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memelihara kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi wilayahnya dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan. OPM, dengan agenda separatismenya, dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap organisasi ini dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas negara.
Selaras dengan Sahroni, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan perlunya dukungan politik dari eksekutif dan legislatif untuk memastikan TNI-Polri memiliki mandat yang jelas dalam mengatasi OPM. Dukungan politik yang konsisten di semua tingkatan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan keraguan dan memungkinkan langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk menangani ancaman tersebut.
Dukungan untuk penindakan hukum terhadap OPM juga didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Papua. Dengan menindak organisasi yang terlibat dalam kegiatan separatisme, diharapkan bahwa perdamaian dan stabilitas dapat dipulihkan di wilayah tersebut, sehingga memungkinkan pembangunan dan kemajuan ekonomi dapat berlangsung tanpa gangguan.
Terkait dengan upaya penindakan, Bambang Soesatyo dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap OPM yang telah lama menjadi sumber ketidakstabilan di Papua. Ia menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh aksi OPM, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur. Pendekatan gabungan antara penindakan keras dan pendekatan non-kekerasan yang humanis dianggap sebagai strategi yang tepat untuk meredam konflik di Papua.
Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, penting bagi pemerintah, DPR, TNI, dan Polri untuk bersatu dalam membentuk konsensus yang kuat dan melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi OPM. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin lokal, juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting dalam mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI-Polri dalam memberantas OPM. Masyarakat memiliki peran kunci dalam memberikan informasi intelijen, mendukung kehadiran aparat keamanan di wilayah mereka, serta membangun kerjasama yang erat dengan pihak berwenang dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap kelompok separatis tersebut.
Dukungan dan partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup pelaporan aktivitas mencurigakan, tetapi juga termasuk dalam upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan bersama. Kolaborasi antara TNI-Polri dan masyarakat dapat memperkuat sinergi dalam melawan ancaman OPM, sehingga upaya penindakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya memberantas OPM bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian dan kemajuan di wilayah Papua.
Pada akhirnya, penindakan hukum terhadap OPM harus diimbangi dengan upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, yang mencakup penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, termasuk di wilayah Papua.
Secara keseluruhan, mendukung penindakan hukum terhadap OPM merupakan langkah yang penting dalam upaya untuk memelihara kedaulatan, menjaga perdamaian, dan mengakhiri siklus kekerasan di Papua. Namun, penindakan hukum tersebut juga harus diimbangi dengan komitmen untuk mengatasi akar masalah konflik dan memastikan bahwa hak asasi manusia dan supremasi hukum dihormati sepenuhnya. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Papua dapat mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemajuan yang berkelanjutan.
