Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante mengingatkan pemerintah agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi atas penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tepat sasaran.
“Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima,” katanya, di Palu.
Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.
“Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Selain itu Slamet Riadi mengemukakan, meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah juga patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.
“Harapan saya, pemerintah dapat mengatasi persoalan-persoalan yang telah dan akan terjadi akibat kebijakan menaikkan harga BBM,” tambahnya.
Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, mengatakan, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.
“Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Bagong Suyanto.
Namun yang menjadi masalah, menurut Bagong adalah bagaimana sesungguhnya kondisi masyarakat? Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dikatakan Bagong, pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa risiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.
“Namun, penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio.
Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.
Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.
