Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Papua
Oleh :Timotius Gobay )*
Masyarakat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Akselerasi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan meningkatkan laju perekonomian wilayah.
Pemerataan pembangunan adalah misi Presiden Jokowi sejak pertama kali menjadi orang nomor 1 di Indonesia, tahun 2014. Beliau ingin agar Indonesia maju dan ada kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk Papua, Presiden memang memberi perhatian yang sangat tinggi, agar daerah itu makin modern. Bahkan beliau menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat perkembangannya.
Salah satu yang dibangun untuk mendukung kemajuan Papua adalah infrastruktur. Tujuannya agar di sana juga memiliki jalanan yang bagus dan infrastruktur seperti di Jawa atau daerah lain. Pada masa orde baru memang ada sentralisasi sehingga daerah yang jauh seperti Papua (dulu bernama Irian Jaya) kurang diperhatikan, dan saat orde reformasi ada otonomi daerah yang diiringi pemerataan pembangunan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pemerintah akan kembali menggeber pembangunan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Presiden Jokowi juga punya komitmen yang kuat untuk membangun Papua. Setiap kali datang, beliay langsung melihat pembangunan infrastruktur, baik jalanan, perbatasan, dan pos lintas batas negara.
Menteri Basuki Hadimuljono melanjutkan, rencananya pada tahun 2022 ini akan dibangun pos lintas batas negara (PLBN) di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. PLBN ini akan melengkapi pos lintas batas yang lain yang sudah dibangun oleh pemerintah, yang ada di Skouw, Merauke, dan Boven Digul.
Jika pos lintas batasnya bagus maka akan meminimalisir kedatangan WNA ilegal dan juga meniadakan kejahatan yang bisa terjadi di sana. Penyebabnya karena di perbatasan memiliki pos pengawasan yang representatif dan dijaga ketat sehingga tidak akan ada penyelundupan dan tindakan kriminal. Pos lintas batas negara juga ditata apik sehingga menjadi salah satu tujuan wisata turis lokal.
Selain pos lintas batas negara, yang dilanjutkan pembangunannya adalah jalan trans Papua, karena jalan ini belum 100% selesai. Dengan selesainya jalan ini maka diharap masyarakat di pedalaman tak lagi terisolir, sehingga bisa memudahkan mereka dalam bermobilitas. Jika dulu mereka harus berjalan kaki maka saat ini bisa memakai sepeda motor atau mobil dan melintas jalan trans Papua. Sehingga bisa lebih cepat sampai dan efisien.
Selain itu, jika jalan trans Papua 100% selesai, maka bisa menurunkan harga barang-barang di Papua. Akan ada efek domino positif yang terjadi. Saat jalannya mulus maka bisa dilewati oleh truk dan mobil bak, sehingga pengantaran ke banyak daerah di Papua tak lagi hanya mengandalkan pesawat terbang. Biaya kirim akan menurun karena harga bensin lebih rendah daripada avtur, dan harga barang juga akan menurun.
Pembangunan infrastruktur di Papua memang digenjot pemerintah karena memiliki banyak efek positif untuk rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa bermobilitas dengan lebih cepat dan bisnis serta urusannya makin lancar. Selain itu, infrastruktur lain seperti Jembatan Youtefa juga bermanfaat bagi bidang pariwisata karena menjadi objek turisme yang baru.
Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua memang harus didukung karena masyarakat di Bumi Cendrawasih juga bagian dari Indonesia. Dengan pembangunan maka kita optimis kehidupan di sana akan lebih baik dan masyarakatnya makmur. Pemerintah serius dalam membangun infrastruktur agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo