Oleh : Ismail )*
Pemerintah terus mengakselerasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Selain dampak positif yang bakal diciptakan, percepatan pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan langkah utama untuk mewujudkan kemajuan nasional.
Wacana pembangunan ibu kota baru di provinsi Kalimantan tengah menuai banyak dukungan. Rakyat semakin sadar akan upaya ini sebagai bentuk ikhtiar untuk memajukan Indonesia. Tak dipungkiri, Jakarta yang notabene telah ratusan tahun menjadi ibu kota negara ini sudah kelebihan “muatan”. Muatan yang overload ini menyebabkan sejumlah masalah yang cukup kompleks. Seperti, kesenjangan sosial, tingkat pengangguran tinggi sementara arus urbanisasi kian meningkat. Hal ini dipengaruhi adanya sugesti yang menyebutkan jika Jakarta mampu merubah nasib seseorang.
Padahal seperti yang kita ketahui, lapangan pekerjaan ini membutuhkan SDM atau skill agar mampu berkompetensi. Masalah lain yang timbul ialah anggapan Jawasentris yang juga menimbulkan efek iri bagi provinsi lainnya. Jika Ibukota dipindahkan, harapannya akan mampu memeratakan pembangunan nasional.
Sebelumnya, dukungan percepatan pembangunan dikemukakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menuju wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara beserta Penajam Paser Utara.
Pihak jasa marga menuturkan jika salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melewati Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September tahun 2019 ini hampir rampung 100 persen.
Sementara itu, dalam kunjungannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini akan dapat segera digunakan sekitar akhir Oktober tahun 2019.
Dirinya mengklaim hingga kini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Pihaknya optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran akan mampu dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa pekerjaan yang mesti dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019.
Jalan tol dengan total investasi sebesar Rp9,9triliun ini merupakan salah satu mega Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari total lima seksi jalan tol, Pemerintah telah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang hingga 33,115 Km yang bertujuan guna meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.
Sementara itu, khusus untuk Seksi II hingga seksi IV ditengarai sepanjang 66,235 Km, pembangunannya dilaporkan menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).
Di lain pihak, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani yang juga mendampingi Danang, menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol perdana di Pulau Kalimantan ini dipastikan menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya guna mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.
Desi menerangkan jika tol ini terintegrasi langsung dengan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, kira-kira 11 Km dari Balikpapan. Ia menambahkan, dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena nantinya akan berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yakni Balikpapan serta Samarinda.
Dukungan serupa datang dari Direktur Utama PT JBS STH Saragi. Yang dengan optimis menyatakan akan bisa memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.
Diharapkan selesainya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta mampu mendukung percepatan distribusi barang serta jasa di antara dua kota tersebut. Yakni, dapat meringkas waktu hingga 75 persen. Yang mana sebelumnya perjalanan non jalan tol mencapai 3 hingga 4 jam.
Percepatan pembangunan ini dinilai banyak pihak sebagai wujud nyata realisasi pemindahan ibu kota yang baru. Terlebih kesempatan pemerataan Pembangunan, seperti di wilayah paling depan perbatasan, wilayah tertinggal, maupun wilayah paling luar Kalimantan Timur akan semakin terbuka lebar. Termasuk juga dalam hal pembangunan SDM yang mana nantinya lebih unggul, kemajuan ekonomi, meningkatnya iklim Investasi serta sejumlah sektor pemerataan lainnya yang membutuhkan pengembangan. Dengan demikian mari kita dukung penuh upaya pemerintah dalam proses percepatan ini, sehingga babak dimulainya Indonesia yang baru akan segera ditapaki
)* penulis adalah pengamat sosial politik
