Mendukung Strategi Pemerintah Tingkatkan Perekonomian Masyarakat di Papua

Pengembangan ekonomi Papua merupakan prioritas utama yang harus segera direalisasikan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata di wilayah ini. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 berperan sebagai dasar utama bagi pembangunan di wilayah Papua.

RIPPP, dengan visi Papua mandiri, adil, dan sejahtera, serta misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan Papua dalam dua dekade mendatang. Oleh karena itu, mendukung pengembangan ekonomi di Papua adalah langkah krusial untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Pembangunan di Papua menghadapi berbagai tantangan, namun RIPPP hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasinya. Deputi Bidang Pengembangan Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya RIPPP dalam mendukung percepatan pembangunan Papua. RIPPP bukan sekadar rencana, melainkan landasan yang kuat untuk mewujudkan Papua yang mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai Papua sehat, perlu ada pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta budaya hidup sehat dan bersih di masyarakat.

Targetnya adalah menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen, meningkatkan umur harapan hidup, dan mencapai eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2041.

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi fokus utama. Dengan pendidikan berkualitas, Papua cerdas akan terwujud. Pelayanan pendidikan yang baik akan membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, dan berkarakter.

Pada tahun 2041, diharapkan rata-rata lama sekolah di wilayah Papua dapat mencapai 14,59–16,61 tahun. Pendidikan berkualitas akan menjadi landasan penting untuk mencetak generasi Papua yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal juga menjadi misi utama untuk mewujudkan Papua yang produktif.

Dengan peningkatan ini, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di Papua diharapkan turun masing-masing menjadi 5,81–2,82 persen dan 4,11–1,73 persen pada tahun 2041. Pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mempercepat kesejahteraan di Papua, akses ke infrastruktur dasar dan konektivitas harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan dan penerapan tata kelola pembangunan yang baik juga sangat penting. Perhatian khusus harus diberikan pada tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan.

RIPPP Tahun 2022-2041 menjadi payung hukum dan pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua juga telah diselaraskan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menekankan pentingnya mengawal implementasi RIPPP. Implementasi yang baik memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat. Salah satu tantangan besar adalah ketimpangan antarwilayah. Bappenas memastikan bahwa isu ini telah menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan dan strategi pembangunan yang selaras dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Peluncuran RIPPP dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin menandai momentum penting dalam sejarah pembangunan Papua. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia-sentris dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong untuk memperkuat peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, salah satunya melalui penguatan regulasi. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 membawa visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera,” dengan tiga misi utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Arah kebijakan pembangunan Papua ini juga telah diselaraskan dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.”Desain dan kerangka perencanaan ini diharapkan membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru untuk mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang.

SIPPP menjadi terobosan strategis lainnya dalam upaya percepatan pembangunan Papua. SIPPP diharapkan berperan penting dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

SIPPP juga diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah, termasuk masyarakat, dalam perencanaan pembangunan di wilayah Papua. Integrasi SIPPP dengan berbagai platform sistem informasi lainnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, serta mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua.

Untuk itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam mendukung pelaksanaan RIPPP. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, pembangunan yang adil dan merata di Papua bukanlah impian semata, melainkan kenyataan yang bisa diwujudkan.

Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mewujudkan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi, Papua dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam dua dekade mendatang. Dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pembangunan yang baik, Papua akan menjadi wilayah yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Mari bersama-sama mendukung pengembangan ekonomi Papua untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan bangsa Indonesia.