Oleh : Ahmad Harris )*
Prabowo Subianto, yang akrab disapa Jenderal Kardus oleh Andi Arief pada Pemilu 2014, kembali melakukan kesalahan konyol dalam kampanyenya. Pasalnya, Prabowo mengatakan Indonesia setingkat dengan negara miskin di benua Afrika seperti Rwanda, Haiti dan Kiribati. Bukannya meningkatkan semangat partisipan, pidatonya tersebut justru menjadi bahan tertawaan netizen di media sosial. Hal yang konyol tentunya jika seorang calon Presiden tidak mengetahui bahwa Haiti ada di benua Amerika, bukan di Afrika.
Setidak-tidaknya, kalaupun ia memang tidak mengetahui hal tersebut, data dan informasi di internet sudah cukup terbuka untuk dapat diakses oleh seorang Prabowo. Sayangnya, validasi dan cross check data memang bukan hal yang senang ia lakukan. Prabowo Subianto agaknya lebih memilih untuk mengikuti insting dan nafsunya untuk menjatuhkan petahana tanpa memperhatikan data dan fakta. Alhasil, apa yang ia katakan cenderung kosong dan tidak berisi bahkan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.
Menyebut negara Haiti sebagai bagian dari benua Afrika memang sesuatu yang cukup lucu. Namun demikian, yang paling aneh dari pidato tersebut, ia menyamakan kondisi perekonomian negara Indonesia dengan Rwanda, Haiti dan Kiribati tanpa mengetahui fakta ekonomi dari negara tersebut. Berdasarkan situs resmi www.cia.gov, Haiti merupakan negara perekonomian yang menganut pasar bebas dengan 60% masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara, menurut World Bank, masyarakat Indonesia yang masih hidup pada garis kemiskinan pada tahun 2017 hanya 10,6%.
Selain itu, Indonesia tercatat memiliki GDP sekitar Rp14.813 triliun dan GNI per kapita mencapai Rp 51,6 juta. Jika dibandingkan pada tahun yang sama, Haiti tertinggal jauh dengan GDP sebesar Rp 122,58 triliun dan GNI per kapitanya sebesar Rp 11 juta. Begitu pula dengan utang, Indonesia tercatat masih dapat dikendalikan dengan angka 28,7% dari GDP. Sementara, Rwanda memiliki utang sebesar 40,2% dari GDP dan Haiti sebesar 32% dari GDP. Di sisi lain, dari angka pengangguran, Indonesia hanya berada di tingkat 5,3% dibandingkan Rwanda dengan angka 16% dan Haiti mencapai 14%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan kondisi perekonomian Indonesia berpuluh-puluh kali lebih baik dari Haiti, tidak seperti yang disebutkan oleh Prabowo Subianto.
Pernyataan Prabowo terkait Haiti dan Rwanda seolah mengingatkan kita pada kampanye sebelumnya yang juga tak kalah kontroversial. Dalam kesempatan berbicara pada beberapa bulan lalu, Prabowo mengatakan rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan mencapai angka 99%. Padahal dalam rilis data BPS pada Februari 2018, rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan tercatat hanya 10,6%. Begitu juga dengan berbagai kekeliruan lain dari Prabowo dalam berorasi ataupun berbicara di depan publik, hanya bualan dan kebohongan semata.
Berbagai kekeliruan Prabowo dalam berkampanye menunjukkan dua fenomena penting yang sedang terjadi dalam kubu Gerindra dan koalisi. Pertama, Prabowo dan tim pemenangannya merupakan generasi miskin literasi dan referensi yang malas untuk membaca data untuk menyusun bahan yang akan disampaikan dalam kampanye Prabowo. Alhasil, kampanye Prabowo terus menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat Indonesia. Kedua, Prabowo dan tim pemenangannya mengutamakan strategi politik ketakutan dan mengabaikan data dan fakta yang terjadi. Alhasil, Prabowo hanya berbicara tentang narasi pesimistis untuk Indonesia.
Terlepas dari apapun kemungkinan fenomena yang terjadi, kubu Prabowo terlihat sangat tidak layak untuk mampu menjalankan roda pemerintahan. Sejatinya, Indonesia justru akan punah jika dipimpin kubu miskin generasi ataupun kubu yang pesimis terhadap bangsanya sendiri. Saya tidak akan menyarankan Pak Prabowo untuk mengganti cara kampanye atau pola pikir karena sudah sangat terlambat untuk memperbaiki citranya di depan masyarakat. Hanya, saya menyarankan Pak Prabowo agar mundur sebagai Capres. Bukan sekedar untuk memenangkan Jokowi tetapi untuk memenangkan kembali kehormatan dan harga diri yang telah hilang ditelan bumi.
)* Penulis adalah Pemerhati Politik
