Jakarta – Kementerian Pertanian bersama Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek) sepakat mempercepat hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas ekspor unggulan Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, kesepakatan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (23/5) terkait percepatan proyek hilirisasi nasional.
“Atas perintah Bapak Presiden, kami akan membangun industri hilirisasi, insyaallah mulai tahun ini,” kata Amran.
Permintaan kelapa global yang meningkat signifikan turut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut di pasar domestik.
“Harga kelapa naik tinggi dari Rp1.300 menjadi Rp4.000, Rp5.000, bahkan Rp7.000 per kilo. Jadi sekarang, selamat bagi petani kelapa Indonesia,” tambah Menteri Amran.
Amran menegaskan, pemerintah akan mengakselerasi pengembangan industri kelapa dari hulu ke hilir, khususnya di daerah sentra produksi. Ia juga meminta Kopek aktif mendorong investasi dan industri pengolahan kelapa.
“Momentum ini tidak boleh kita lewatkan. Petani harus sejahtera, dan nilai tambah harus tinggal di daerah,” tegasnya.
Selain hilirisasi, Amran mendorong penerapan sistem tumpang sari dengan menanam padi, jagung, atau kakao di bawah pohon kelapa untuk meningkatkan pendapatan petani.
“Kita harus maksimalkan lahan. Ini cara percepat swasembada dan naikkan pendapatan petani,” ujarnya.
Terdapat 10 daerah sentra kelapa nasional, di antaranya Indragiri Hilir (Riau), Tanjung Jabung Timur dan Barat (Jambi), Banggai (Sulawesi Tengah), dan Sumenep (Jawa Timur).
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Riau sebagai proyek percontohan hilirisasi kelapa, mengingat provinsi ini memiliki sekitar 400 ribu hektare lahan kelapa.
“Kita ingin jendelanya itu di Riau,” kata Staf Khusus Menteri PPN sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono.
Satgas Hilirisasi Kelapa tengah menyusun roadmap yang mencakup data luas lahan, jumlah pohon kelapa yang sudah tua, persiapan bibit baru, penambahan pohon, serta peningkatan produktivitas yang saat ini masih 1,1 ton per hektare.
“Jangan sampai pada 2029 kita net impor kelapa kalau tak bekerja dari sekarang,” tegas Sukmo.
Dengan percepatan hilirisasi dan penguatan tata kelola komoditas kelapa, Indonesia dapat meningkatkan ekspor sekaligus mensejahterakan petani kelapa di berbagai daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga ketahanan pangan nasional.
