Oleh : Ferdy Mawirampakel )*
Guna mengembangkan infrastruktur Papua, seluruh pihak harus bersinergi agar ada kesamaan dan kesepakatan. Dengan kerja sama dan sinergi maka diharap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Bumi Cendrawasih akan makin baik. Rakyat Papua yang akan diuntungkan karena mereka menikmati infrastruktur dan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.
Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua dibangun terus, terutama dalam bidang infrastruktur. Beliau sangat perhatian pada masyarakat di Bumi Cendrawasih dan ingin agar mereka lebih baik lagi. Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih maju dengan potensi tersebut.
Pemerintah membangun infrastruktur di Papua, mulai dari jalan sampai jembatan. Pembangunan infrastruktur bertujuan baik, salah satunya demi kemajuan ekonomi. Setelah infrastruktur dibangun maka ada pengembangan agar hasilnya makin baik. Untuk mengembangkan infrastruktur ini maka butuh integrasi dari semua pihak, sehingga hasilnya makin sempurna.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yudha Mediawan menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur di 6 provinsi Papua. Untuk menciptakan pengembangan infrastruktur di seluruh Papua maka perlu dukungan jaringan jalur pantai utara dan pantai selatan Papua.
Yudha Mediawan melanjutkan, jaringan jalan tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor utama kawasan. Selain itu, berfungsi juga untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima kebermanfatan pengembangan kawasan.
Kemudian, wajib ada dukungan adanya infrastruktur dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika ada banyak ifnrastruktur maka akan membuka keterisolasian di pelosok Papua. Sedangkan Papua butuh pengembangan infrastruktur yang terpadu dan komprehensif.
Untuk mendukung pengembangan infrastruktur maka butuh sinergi dari semua pihak. Perencanaan pembangunan yang menyeluruh dilakukan demi masyarakat Papua. Oleh karena itu semua pihak wajib bekerja sama dalam rangka mengembangkan infrastruktur di Bumi Cendrawasih.
Pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu seluruh pejabat daerah diminta untuk berintegrasi. Jangan ada yang menghalangi saat ada perwakilan dari pusat yang datang untuk membantu pembangunan dan pengembangan infrastruktur dengan alasan birokrasi.
Integrasi wajib dilakukan demi proyek-proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang ada di Papua. Dengan kerja sama maka prosesnya akan makin baik dan tepat waktu.
Kemudian, masyarakat Papua juga bekerja sama untuk mendukung proyek pengembangan infrastruktur. Mereka menyadari bahwa pembangunan di Bumi Cendrawasih dilakukan untuk mereka.
Oleh karena itu, masyarakat tidak menentang saat ada proyek infrastruktur. Ketika ada oknum yang memprovokasi maka ia diabaikan, karena melakukan unjuk rasa di proyek pembangunan sama saja memundurkan kemajuan di Papua.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2023 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang meliputi bidang sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air tengah menyelesaikan Pembangunan Pengaman Pantai Lampu Satu dan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Merauke. Selain itu, pengembangan pangan dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan air irigrasi juga menjadi program prioritas.
Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Kementerian PUPR, Happy Mulya mengatakan luas lahan cadangan pangan di Kabupaten Merauke sekitar 1.2 juta hektar sehingga sangat potensial untuk pengembangan pangan nasional.
Terkait program prioritas yakni pengembangan pangan, karena cadangan pangan Nasional lokasinya di sini dapat mencapai 1.2 juta hektar, itu khusus di Merauke. Sedangkan di Papua Selatan sendiri bisa mencapai 2.4 juta hektar, kemudian yang telah di-eliminasi bisa 550 ribu hektar. Nah, yang telah dikembangkan oleh Balai Wilayah Sungai Papua Merauke dengan dinas terkait di sini yaitu sekitar 71 ribu hektar, kalau tidak salah dari BWS sendiri telah mengembangkan 35 ribu dan lainnya dikembangangkan oleh provinsi dan kabupaten.
Di samping itu untuk memperkuat konektivitas Kabupaten Merauke, Kementerian PUPR terdapat paket pekerjaan yang telah terkontrak di TA 2023 di antaranya Preservasi Jalan Bupul-Erambu-Sota, Preservasi Jalan Bts. Kab. Boven Digoel/Merauke-Muting, Preservasi Jalan Getentiri – Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel (MYC), Preservasi Jalan Tanah Merah – Getentiri (MYC), Preservasi Jalan Mindiptana – Tanah Merah (MYC).
Juga ada peningkatan Struktur Jalan Akses PLBN Yetetkun I (MYC), Preservasi Jalan Waropko – Mindiptana, Pembangunan Jembatan Anak Nyum Cs (MYC), Pembangunan Jembatan Kao Cs (MYC), dan Pembangunan Jalan Iwur – Waropko II (MYC).
Masyarakat dan seluruh pihak mendukung pengembangan infrastruktur di Papua. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Medan
