Oleh : Efryllian Alvin )*
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya enggan untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi 3 periode serta tidak mau sampai terjadi amandemen konstitusi. Masyarakat mengapresiasi ketegasan tersebut yang menunjukkan sifat kenegarawanan yang selalu patuh konstitusi.
Isu mengenai masa jabatan presiden 3 periode kembali memanas belakangan. Padahal dalam berbagai kesempatan, secara tegas Presiden Joko Widodo sendiri membantah dan mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak berminat untuk terus memimpin selama 3 periode. Terakhir, pada 10 April 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Keterangan ini sekaligus menepis spekulasi liar bahwa Pemerintah sedang bersiasat menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan.
Penegasan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden sebenarnya telah berkali-kali disampaikan Jokowi. Momen pertama ketika Presiden Jokowi menyampaikan ketegasannya tersebut adalah pada tahun 2019 silam. Kala itu dirinya dengan tegas berkata bahwa jika ada pihak yang hendak mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden berarti sama saja sedang ingin mencari muka dan menampar mukanya.
Kemudian pernyataan serupa kembali dikatakan dengan tegas oleh Presiden Jokowi pada Maret 2021 lalu. Pada waktu itu sempat ada pihak yang menyatakan bahwa seolah akan ada skenario presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Menanggapi isu tersebut, Presiden Jokowi langsung dengan tegas menyatakan bahwa dirinya patuh sepenuhnya kepada konstitusi yang telah mengatur dan mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal sebanyak 2 periode saja.
Bahkan pada bulan Juni 2021 sempat pula ada sebuah gerakan yang mengaku dari relawan Pro-Jokowi dan mendorong beliau untuk terus melanjutkan kepemimpinan sampai 3 periode. Menanggapi dorongan dari para pendukungnya sendiri, Presiden Jokowi kembali bersikukuh pada prinsipnya bahwa dirinya sama sekali tidak berminat untuk melanjutkan masa jabatan. Selain itu Presiden Jokowi menambahkan bahwa sudah banyak calon pengganti dirinya yang jauh lebih muda.
Belakangan ternyata isu presiden 3 periode kembali banyak diperbincangkan meski sebenarnya juga telah berkali-kali dibantah dengan tegas oleh Preside Jokowi secara langsung. Isu tersebut bermula tatkala terdapat beberapa elit politik yang mewacanakan penundaan pemilu. Terdapat nama seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan juga Zulkifli Hasan yang berwacana bahwa penundaan pemilu dilakukan atas dasar kepentingan nasional yakni supaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik terlebih dahulu.
Ketegasan dan kelantangan sikap yang telah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo patut untuk kita berikan apresiasi sebesar-besarnya. Pasalnya beliau selaku pimpinan lembaga eksekutif negara langsung menunjukkan bagaimana caranya menjadi eksekutif yang taat pada konstitusi negara. Presiden Jokowi dalam beberapa keterangan mengaku bahwa sama sekali amandemen konstitusi tidak perlu dilakukan.
Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat setia dan juga teguh pada UUD 1945. Selain itu beliau merupakan orang yang terus menggemakan semangat reformasi. Selama ini reformasi sendiri sudah diperjuangkan oleh para pejuang sejak tahun 1998 dengan penuh semangat. Kita juga harus menjaganya, jangan sampai keringat, air mata dan darah para pejuang reformasi tersebut ternodai dengan berbagai macam isu yang sebenarnya kurang penting untuk terus dibahas.
Daripada terus menerus membahas isu 3 periode yang juga sudah berkali-kali dibantah dengan tegas oleh orang yang bersangkutan, alangkah lebih baik kita mencoba untuk beralih fokus kepada pembahasan mengenai cara percepatan pembangunan perekonomian pasca pandemi. Selain itu apabila pembahasan atas isu ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin justru menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo tersebut juga telah di respons langsung oleh partai yang mengusungnya, yakni PDI-Perjuangan. Justru partai tersebut menolak adanya penundaan Pemilu 2024 yang kemudian di apresiasi oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dirinya mengaku salut atas konsistensi dan sikap tegas dari partai yang mengusung Presiden Jokowi tersebut. Baginya, justru sikap demikian harus dimiliki dan dicontoh oleh partai politik lainnya karena terus menjaga demokrasi serta konstitusi negara.
Teka-teki perpanjangan masa jabatan presiden saat ini telah berakhir. Semua pihak diharapkan segera mengakhiri polemik tersebut dan menjaga situasi kondusif, mengingat saat ini merupakan bulan suci Ramadhan yang harus banyak diisi dengan berbagai kegiatan positif.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
