Oleh : Sabby Kossay )*
Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemekaran wilayah Papua. Kebijakan tersebut merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus upaya mempercepat program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Papua adalah wilayah yang memiliki banyak potensi, baik SDM maupun SDA-nya. Namun mengapa masih ada perbedaan yang mencolok antara wilayah Bumi Cendrawasih dengan pulau lain, seperti Jawa dan Sumatera? Memang Papua (dulu Irian Jaya) adalah provinsi yang paling timur, tetapi saat ini Pemerintah telah optimal menggenjot berbagai program pembangunan.
Ketika era reformasi, sentralisasi dihapuskan dan dibuatlah aturan otonomi daerah. Papua memiliki otonomi khusus yang diperuntukkan bagi mereka, agar bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Modernitas di Papua diharap bisa memajukan wilayah ini. Lantas, salah satu strategi untuk membuat Bumi Cendrawasih makin maju adalah dengan pemekaran wilayah.
Jika saat ini baru ada provinsi Papua dan Papua Barat, maka rencananya akan ditambah jadi Papua barat daya, Papua barat, Papua tengah, provinsi Pegunungan tengah, Papua selatan, dan Papua Tabi Saireri. Pemekaran wilayah tentu tidak terjadi semena-mena, melainkan sudah melalui konsultasi dengan orang asli Papua (OAP) dan majelis rakyat Papua, yang memang diberi kewenangan untuk ikut membangun wilayah ini.
Tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan Papua. Ketua MPRT Bambang Soesatyo menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua adalah untuk memakmurkan rakyat Papua, karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Dalam artian, tidak ada perbedaan antara orang Papua dengan Jawa atau etnis lain, karena semua berhak mendapatkan kemajuan.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menyetujui pemekaran wilayah Papua. Menurutnya, akan ada pertumbuhan ekonomi saat ada pemekaran wilayah dan dapat dinikmati secara keseluruhan. Namun dengan syarat harus dilakukan secara komprehensif.
Lantas apa hubungan antara modernitas wilayah-wilayah di Papua dengan pemekaran provinsi? Begini maksudnya. Ketika ada provinsi yang baru berdiri maka akan diberi dana APBD dari pemerintah pusat. Dana ini yang akan digunakan untuk membangun wilayah tersebut. Logikanya, makin banyak provinsi maka akan makin banyak pula dana APBD yang dikucurkan, sehingga akan ada pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Ketika ada pemeratan pembangunan maka baik di ibu kota provinsi Papua, Jayapura, dengan Merauke atau Sorong, sama majunya. Penyebabnya karena di daerah-daerah tersebut sama-sama memiliki infrastruktur yang memadai, yang bisa memudahkan mobilitas rakyat. Kehidupan di sana berjalan lancar dan sejahtera karena jalannya mulus dan memiliki gedung-gedung dan fasilitas lain yang memudahkan rakyat.
Selain dana APBD juga ada dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Ketika ada pernambahan provinsi maka anggaran otsus akan dibagi rata, sehingga masing-masing provinsi akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Dana otsus tidak hanya dirupakan infrastruktur, tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, agama, beasiswa, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Jika ada pemerataan dana otsus di provinsi-provinsi baru, maka akan dibangun RSUD, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain di sana. Sehingga rakyat bisa berobat dengan jarak dekat.
Selain itu dana juga dirupakan bantuan modal untuk para wirausaha, sehingga mereka bisa berdagang tanpa pusing mencari pinjaman di mana. Ketika banyak yang berbisnis maka perputaran uang akan berjalan lebih cepat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat bisa terwujud dengan cepat.
Pemekaran wilayah tidak seharusnya ditentang, justru harus didukung oleh masyarakat sipil. Penyebabnya karena program ini akan membawa inpact positif terhadap kehidupan rakyat, karena ada pemerataan kucuran dana APBD. Rakyat akan makin sejahtera dan taraf hidupnya naik.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tingal di Yogyakarta
