Mendukung Langkah Cepat Pemerintah Respon Dinamika Tarif Trump dengan Negosiasi
JAKARTA — Berbagai pihak mendukung penuh bagaimana gerak langkah cepat dari pemerintah dalam merespon terjadinya dinamika akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi.
Tim negosiasi tarif dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memulai serangkaian pertemuan intensif dengan sejumlah pejabat tinggi AS sejak pertengahan April 2025. Airlangga menegaskan bahwa pendekatan Indonesia berlandaskan pada strategi perlindungan kepentingan nasional.
“Tawaran Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square, sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional,” ujarnya dalam konferensi pers daring.
Menko Perekonomian menjabarkan bahwa terdapat lima manfaat utama dari negosiasi yang pemerintah Indonesia lakukan dengan AS, antara lain menjaga ketahanan energi, memperluas akses pasar ekspor.
Lebih lanjut, manfaat lain dari adanya negosiasi tersebut adalah mampu mendorong kemudahan berusaha, membangun rantai pasok industri strategis, serta semakin memperluas akses terhadap teknologi dan pengetahuan di sektor-sektor vital.
Berkat adanya langkah strategis dari pemerintah, para pelaku usaha di Indonesia pun memberikan dukungan kuatnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah.
“Kami menghormati bahwa proses ini merupakan ranah kesepakatan antar-pemerintah (G2G), dan kami sepenuhnya mempercayakan kepada pemerintah RI sebagai perwakilan bangsa Indonesia dalam perundingan ini,” ujarnya.
APINDO telah memberikan berbagai masukan substansial, termasuk usulan peningkatan impor komoditas AS yang tidak mengganggu industri dalam negeri, penataan hambatan non-tarif, serta penguatan trade remedies.
Shinta juga menekankan pentingnya pembentukan Satgas Deregulasi dan melihat momentum negosiasi sebagai peluang strategis memperluas kemitraan bilateral di bidang mineral kritis, teknologi, dan pendidikan.
Tidak hanya berasal dari Tanah Air, namun dukungan juga datang dari pejabat AS. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memuji kecepatan Indonesia dalam merespons dinamika tarif tersebut.
“Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik,” ucapnya.
Ia juga menilai pembahasan bilateral dengan Indonesia termasuk yang paling awal dan progresif di antara negara-negara mitra AS.
Pemerintah akan terus melanjutkan konsultasi domestik demi memperkuat posisi negosiasi ke depan.
