Oleh : Edi Jatmiko )*
Masyarakat mengapresiasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keberadaan BLT minyak goreng ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan komoditas tersebut.
Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga minyak goreng adalah dengan membagikan penyaluran BLT kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga kepada sejumlah penjual gorengan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Akhmad Darmawan selaku Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto tatkala menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini.
Target sasaran dari kebijakan penyaluran BLT adalah sekitar 20,5 juta keluarga kurang mampu yang terdiri dari para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga mereka para penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tak luput pula disasar oleh Pemerintah sejumlah 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian besaran BLT yang diberikan adalah Rp 300 ribu lantaran merupakan gabungan dari bulan April, Mei hingga Juni 2022 yang seluruhnya diserahkan langsung pada bulan April 2022.
Di sisi lain, apresiasi juga diberikan langsung oleh Daniel Johan selaku Ketua DPP PKB yang menilai bahwa pemberian BLT minyak goreng kepada masyarakat ini merupakan langsung yang sigap dari Pemerintah ketika merespon kesulitan rakyatnya. Dirinya pun memberikan masukan yang senada dengan Akhmad Darmawan bahwa langkah sigap ini harus dibarengi dengan ketegasan Pemerintah.
Ditambahkan oleh Politikus PKB tersebut bahwa harus segera dibuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk meminimlaisasi masyarakat terdampak jauh lebih buruk lagi terkait adanya fluktuasi harga dari beberapa komoditas khususnya minyak goreng. Rumusan kebijakan tersebut harus benar-benar bisa melindungi pangan rakyat.
Tentunya, tidak hanya sekedar memberikan BLT kepada masyarakat saja, namun Pemerintah juga akan terus berupaya untuk memperbaiki kondisi pasar. Hal yang perlu dan penting sekali untuk dilakukan adalah mampu memberantas para produsen atau distributor menyimpang yang dengan sengaja menimbun minyak goreng sehingga imbasnya langsung dirasakan oleh pasar dengan stok yang menipis dan harga yang melambung naik.
Bahkan kenaikan harga minyak goreng ini juga diikuti oleh beberapa komoditas lainnya, dengan momentum yang sangatlah tepat ketika di awal Ramadhan seperti sekarang ini hingga menjelang Lebaran nanti. Tentunya permintaan pasar terhadap komoditas minyak goreng akan menjadi meningkat karena banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkannya. Namun kondisi tersebut justru dipermainkan oleh para pelaku usaha yang tidak jujur.
Ditambahkan oleh Ekonom tersebut bahwa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan subsidi terkait minyak goreng. Hal itu tentu akan juga membantu untuk segera membuat harga dari minyak goreng menjadi jauh lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Ketegasan sangatlah dibutuhkan ketika hendak membongkar adanya praktik oligopoli yang selama ini terkait dengan permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Tentunya harus ada penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada siapapun yang memang terbukti terlibat dalam permainan ini. Karena ketika Pemerintah bisa bersikap tegas, nantinya persaingan pasar akan menjadi jauh lebih baik lagi.
Mengenai BLT yang disalurkan oleh Pemerintah, sekarang adalah tinggal bagaimana memaksimalkan penyaluran tersebut. Ketepatan sasaran tentu adalah poin utama dari adanya kebijakan ini, sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu dapat merasakan kebijakan BLT Minyak Goreng.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
