Oleh : Saby Kossay )*
Papua sedang dibangun dengan masif oleh pemerintah. Tak hanya infrastrukturnya, tetapi juga bidang pendidikan. Pembangunan di sektor edukasi diutamakan agar anak-anak Papua makin cerdas dan menjadi calon pemimpin bangsa yang berkualitas baik. Warga Papua adalah warga Indonesia sehingga wajib memiliki akses pendidikan yang baik.
Pemerintah membangun Papua agar ada pemerataan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke harus ada keadilan dalam pembangunan, agar semua masyarakat merasakan kemajuan yang sama. Papua dibangun dengan mengunakan dana otsus (otonomi khusus) dan dana APBD agar terus maju.
Pembangunan di sektor pendidikan juga diutamakan demi masa depan anak-anak Papua. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Beberapa program yang akan difokuskan di antaranya penyediaan sekolah satu atap berpola asrama, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Di samping itu, dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.
Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw, menyatakan bahwa intervensi penyediaan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet juga diprioritaskan.
Dalam artian, pembangunan gedung-gedung sekolah diprioritaskan agar ada pemerataan pendidikan di Papua. Tak hanya di wilayah Jayapura, Manokwari, dan Merauke, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti Intan Jaya, Yahukimo, dan lain lain.
Dengan banyaknya gedung sekolah maka dipastikan semua anak Papua bisa sekolah sampai minimal SMA. Mereka bisa datang ke gedung sekolah yang dekat di wilayahnya dan tidak harus menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan seperti dulu, saat belum ada sekolah di distriknya.
Apalagi kondisi geografis Papua berbeda jauh dengan di Jawa atau Sumatera, di mana akses jalan daratnya belum 100% disempurnakan. Oleh karena itu pemerintah membangun gedung-gedung sekolah agar jarak tempuh para murid semakin dekat dan tidak ada yang putus sekolah. Mereka bisa menempuh pendidikan dan menjadi anak cerdas.
James melanjutkan, secara umum ada dua tugas besar yang diemban tim percepatan pembangunan pendidikan di dua daerah itu adalah koordinasi dan fasilitasi. Semua dilakukan agar sesuai dengan PP tentang Pembinaan dan Pengawasan.
Kemudian ada juga penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar.
Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan peramu, kurikulum masyarakat perdesaan, dan kurikulum masyarakat perkotaan. Penguatan dalam bentuk bimbingan teknis implementasi dan pendampingan akan terus dilakukan. Pembinaan mutu guru juga dilakukan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran.
Dalam artian, tak hanya pembangunan gedung sekolah yang dibuat oleh pemerintah. Namun juga penguatan kurikulumnya, sehingga para guru akan makin semangat dalam mengajar. Para murid juga senang karena menggunakan kurikulum merdeka sehingga bisa belajar dengan baik dan meraih prestasi.
Pemerintah juga membangun jaringan internet di sekolah-sekolah sehingga bisa digunakan untuk proses belajar-mengajar. Dengan begitu maka proses pembelajaran akan makin menyenangkan.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy telah meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua. Diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat.
Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.
Dalam artian, pemerintah ingin mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua. Tujuannya agar ada pemerataan akses pendidikan. Tak hanya gedung sekolahnya tetapi juga fasilitasnya (perpustakaan dan akses internet), lab computer, dll. Guru-gurunya juga berkualitas baik dan mengajar dari hati sehingga proses belajar-mengajar akan lancar.
Untuk mendukung proses pendidikan anak-anak Papua maka diberikan berbagai beasiswa kepada mereka. Pertama ada beasiswa Otsus (otonomi khusus) yang bisa dinikmati oleh para murid tingkat SD hingga SMA, dan juga mahasiswa. Kedua ada beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (DEM). Ketiga ada beasiswa menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pemerintah mendukung percepatan dan pemerataan sektor pendidikan di Papua. Caranya dengan membangun gedung-gedung sekolah di berbagai wilayah di Bumi Cendrawasih, sampai ke daerah yang terpencil. Kemudian juga ada penyempurnaan kurikulum dan penataran para guru, pemberian akses internet untuk mendukung pembelajaran teknologi informasi, dan pemberian beasiswa kepada para putra Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
