Mengapresiasi Program Bantuan Cadangan Pangan (BCP) Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras
Oleh: Nana Gunawan *)
Pemerintah kembali menggelontorkan Program Bantuan Cadangan Pangan (BCP) untuk bantuan pangan tahap kedua yang pada tahap sebelumnya telah berhasil dilaksanakan. Sejumlah pihak mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas harga beras melalui Program BCP tersebut.
Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa mulai dari September 2023 ada sebanyak 210 ribu ton beras yang akan disalurkan hingga November 2023 mendatang. Jokowi menargetkan setiap bulan akan menyalurkan 10 kg beras kepada masing-masing penerima manfaat yang nantinya akan dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan dari inflasi.
Presiden menyatakan bahwa bantuan pangan ini akan membantu masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Angka 210 ribu ton yang ditargetkan Jokowi akan ditujukan kepada 21,353 juta penerima termasuk pasar ritel maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah menyerahkan bantuan pangan beras kepada 645 KPM di Desa Babakan, Kabupaten Bogor. Secara umum, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras selalu terjadi pada periode Agustus. Sedangkan produksi beras dalam negeri pada periode September hingga Desember cenderung berada di bawah kebutuhan sehingga dilakukan upaya penyaluran Program BCP kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan yang berujung pada lonjakan harga.
Namun demikian, Presiden Jokowi memastikan ketersediaan beras di sejumlah daerah di Tanah Air masih terkendali. Selain masih berlangsungnya panen raya, Pemerintah juga akan tetap melakukan impor beras. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga stok beras di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan peluncuran bantuan pangan oleh Presiden Jokowi menandakan keseriusan Pemerintah dalam menggulirkan BCP tersebut ke seluruh Indonesia. Dalam program ini, Pemerintah menargetkan setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran.
Arief Prasetyo Adi juga mendorong Pemerintah terutama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan cadangan pangan menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Pihaknya akan konsisten membantu daerah yang nantinya mengalami deficit stok pangan dengan skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam Program BCP dalam rangka mengendalikan harga beras yang ditargetkan dapat rampung sebelum akhir September 2023.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menilai harga beras mulai berangsur stabil dengan harga rata-rata mencapai Rp11.483/kg sampai akhir pekan ketiga September 2023. Tentunya, hasil tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat yang konsisten menyalurkan bantuan pangan beras.
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa sejak adanya Program BCP, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan meskipun masih dapat dikatakan belum sepenuhnya menekan ke harga normal.
Program ini sejalan dengan upaya DKPP Jawa Barat yang saat ini sedang mengajukan anggaran tambahan untuk menggelar Program BCP di APBD Perubahan 2023. Kepala DKPP Jawa Barat, Moh. Arifin Soedjayana mengatakan stok beras per-Agustus 2023 sebesar 1.399 ton serta ajuan rencana pembelian tambahan sebanyak 762 ton.
Di Indramayu, sebanyak 477 KPM di Desa Silyeg Lor, Kab. Indramayu yang telah menerima beras gratis 1 karung berisi 10 kg. Beras gratis ini merupakan salah satu Program BCP yang disalurkan oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina. Kepala Desa Silyeg Log, Hj. Yunani mengatakan manfaat Program BCP dari Pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakatpun menilai bahwa program ini merupakan bukti kepedulian Pemerintah kepada mereka untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, keadaan darurat, serta mengendalikan inflasi harga pangan.
Hj. Yunani menyampaikan rasa terima kasih dari masyarakat khususnya warga Indramayu kepada Pemerintah atas langkah konkret dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan langsung bantuan beras sehingga masyarakat mendapatkan dampak positif yang besar.
Di sisi lain, Kab. Temanggung juga menjadi salah satu daerah yang menyalurkan BCP kepada masyarakatnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kab. Temanggung, Joko Budi Nuryanto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung dan Bapanas bekerja sama dengan Bulog menyalurkan cadangan pangan tahap kedua, yaitu mulai September hingga November 2023.
Joko Budi Nuryanto menambahkan terdapat sekitar 83.000 warga yang menjadi penerima manfaat Program BCP. Tiap penerima manfaat akan mendapatkan sebanyak 10 kg beras/bulannya.
Mekanisme penyaluran bantuan beras yang dilakukan Pemkab Temanggung yaitu dengan menggunakan transporter yang ditunjuk langsung oleh Bulog sebagai kepanjangan tangan dari Bapanas. Sebelum penyaluran pun Pemkab Temanggung akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan calon penerima manfaat di kantor desa/kelurahan masing-masing. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa beras yang disalurkan sudah tepat sasaran.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir soal kerawanan pangan beras di Indonesia karena baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi krisis tersebut. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan beras sehingga Program BCP akan tersalurkan secara langsung kepada para penerima manfaat.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.
