Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*
Telah banyak strategi dipersiapkan dalam upaya peningkatan pengamanan jelang forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Langkah tersebut pun perlu mendapat apresiasi dari semua pihak yang menunjukkan profesionalitas Pemerintah Indonesia yang berkomitmen menyukseskan acara tersebut.
Menjelang penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia sangat penting memang bagi seluruh pihak untuk bisa mendukung kesuksesan pelaksanaan acara internasional bergengsi tersebut. Khususnya memang menjelang acara puncak yang akan segera dilakukan di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang.
Salah satu cara untuk bisa mendukung kesuksesan pergelaran seluruh rangkaian acara G20 hingga pada pelaksanaan puncaknya pada pertengahan bulan ini, adalah menciptakan suasana yang aman dan juga kondusif di Bali. Tidak bisa dipungkiri kalau upaya tersebut harus menjadi upaya bersama seluruh elemen masyarakat.
Untuk bisa menjaga atau menciptakan suasana hingga situasi yang aman serta kondusif tersebut, memang akan sangat sulit apabila ternyata sama sekali tidak mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari segala pihak. Bahkan jika misalnya hanya pemerintah sendiri yang melakukannya, tentu bisa dikatakan itu akan menjadi hal yang mustahil.
Maka tak heran, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa segala elemen masyarakat harus mampu menyatukan hatinya dan juga pikirannya untuk mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan G20, mulai dari sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan hingga setelah pelaksanaan puncak Presidensi tersebut.
Menurutnya, apabila suasana tetap bisa dijaga secara stabil untuk menjadi aman dan juga kondusif, maka bukan tidak mungkin KTT G20 sendiri akan berjalan sesuai dengan harapan dan mampu meminimalisasi kemungkinan hal-hal yang bisa saja tidak diinginkan untuk terjadi.
Sebagai informasi, memang sudah ada banyak tugas dan peran yang dibagi oleh pemerintah, khususnya pada kementerian-kementerian tertentu yang memang masih berkaitan dengan penyelenggaraan G20, khususnya bagi Kemenkumham sendiri memiliki tanggung jawab bahkan dalam beberapa bidang kepanitiaan sekaligus.
Kemenkumham dalam kepanitiaan nasional Presidensi G20 Indonesia diberikan tugas; Menteri Hukum dan HAM menjadi anggota penanggung jawab pada bidang logistik dan juga infrastruktur, yang mana hal tersebut sama sekali tidak bisa dianggap sebelah mata karena peranannya dan keberadannya sangatlah penting.
Kemudian untuk Wakil Menteri Hukum dan HAM sendiri sebagai anggota penanggung jawab pada bidang kesehatan. Pasalnya untuk sekarang, pandemi COVID-19 sendiri juga sama sekali belum bisa dinyatakan sudah hilang 100 persen dari dunia. Justru pihak WHO saja masih terus mengimbau untuk peningkatan protokol kesehatan tidak pernah ditinggalkan. Tentunya penyelenggaraan G20 jangan sampai justru menjadi acarra yang memungkinkan penyebaran COVID-19 kembali terjadi, apalagi akan banyak pertemuan para delegasi, yang notabene berasal dari banyak negara.
Selanjutnya, untuk Direktur Jenderal Imigrasi dalam perannya di KTT G20 menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Para petinggi Kemenkumham tersebut mendapatkan amanah untuk berada pada posisi-posisi yang sangat penting dalam kepanitiaan nasional G20, yang mana dalam pekerjaannya memang harus dieksekusi secara total dan juga saling melengkapi satu sama lain.
Hal tersebut juga menjadi beberapa upaya dari strategi pengamanan hingga penjagaan penyelenggaraan G20. Termasuk juga bagaimana Kemenkumham yang ditugaskan dalam hal pelayanan keimigrasian, karena Indonesia akan banyak sekali kedatangan tamu dari luar negeri, yang mana mereka merupakan para delegasi dari negara-negara sahabat. Perlu diketahui bahwa keimigrasian sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah pintu gerbang awal sebuah negara, yang mana dari sana saja sebenarnya publik dunia sudah mulai memperhatikan seperti apa kinerja dari Indonesia dalam menjalankan Presidensi G20, jelas saja banyak harapan supaya kontribusi sangat positif mampu diberikan untuk mendukung suksesi gelaran tersebut.
Komjen Pol Andap Budhi Revianto menambahkan bahwa negara-negara anggota G20 akan banyak sekali berdatangan ke Indonesia, termasuk juga akan ada badan-badan dunia lainnya, yang mana dalam data estimasi sekitar terdapat 12.705 peserta. Banyaknya jumlah para delegasi yang datang ke Tanah Air tersebut menurutnya harus bisa terus diantisipasi, khususnya dalam hal pelaksanaan pelayanan dan juga pengawasan keimigrasian yang baik.
Bahkan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya lonjakan orang asing di Bali, Kemenkumham sendiri sudah melakukan banyak persiapan dengan langkah-langkah dan strategi beragam. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan layanan, khususnya ketika keuar-masuk orang asing di Bandara. Tujuannya adalah agar tidak mudah terjadi penumpukan dan kepadatan, bahkan pihaknya akan menyiapkan konter tambahan beserta konter reguler lainnya.
Langkah kedua adalah dengan mempersiapkan jumlah SDM petugas imigrasi. Setidaknya pemerintah akan meningkatkan jumlah petugas hingga menjadi 64 orang, termasuk juga akan ada peningkatan perangkat pendukung. Selanjutnya, adanya pengawalan yang menjadi pelayanan keimigrasian pula, mulai dari kedatangan hingga kepulangan para delegasi. Serta adanya peningkatan antisipasi akan potensi penyalahgunaan visa atau overstay.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak harus bersatu padu dalam meningkatkan pengamanan dan penjagaan suasana di Bali. Beragam strategi sudah dipersiapkan oleh pemerintah melalui Kemenkumham. Seluruhnya adalah demi terus menjaga kondusivitas keberlangsungan forum G20.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
