Mengapresiasi Upaya Pemerintah Lakukan Intervensi Demi Jaga Stabilitas Harga Beras
Oleh : Ghani Listiyanto )*
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjamin pasokan beras tersedia di pasar dengan harga terjangkau. Salah satunya dengan melakukan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap hari di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan dan harga beras terjangkau bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar pihak-pihak terkait bergerak cepat menurunkan harga beras.
Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras khusus program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta ikut melaksanakan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kilogram kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung Oktober menjadi September.
Senada dengan Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah ketika menghadapi kenaikan harga berbagai komoditas, seperti saat ini. Pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjalankan program tersebut. Pemda juga dapat mengajak masyarakat mampu dan perusahaan untuk mendukung program Gerakan Pangan Murah.
Lebih lanjut, Mendagri juga meminta Pemda untuk dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Sebab hingga saat ini masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah. Dari Rp 142 miliar yang diberikan, baru sekitar 2,71 persen anggaran yang terealisasi. Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.
Guna meningkatkan realisasi tersebut, Mendagri mengarahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah. Forum tersebut nantinya akan melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir. Forum ini sekaligus untuk menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi pemda dalam merealisasikan dana tersebut.
Di lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda agar berkoordinasi dengan Bulog setempat mengenai stok cadangan beras di daerahnya agar ada langkah pengendalian. Untuk mempercepat distribusi tersebut, Pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi, termasuk BTT. Apabila ragu menggunakan dana tersebut, Pemda dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk mendapat penjelasan.
Program GPM dan Bantuan Pangan, mulai menunjukkan dampak positif dalam mengendalikan harga beras di sejumlah daerah. Dari hasil pemantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, harga beras mulai stabil di mana harga rata-rata sampai akhir pekan ketiga September 2023 mencapai Rp11.483 per kilogram. Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggenjot bantuan pangan guna mengendalikan harga beras.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin mengatakan sejak bantuan pangan meluncur, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan meskipun belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal. Pihaknya mencatat dampak Bantuan Cadangan Pangan (BCP) di Jawa Barat dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4.149.374 KPM. Penyaluran BCP untuk sejumlah daerah terus dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog, dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.
Sementara itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya menggelar operasi pasar beras murah di Pasar Induk Cikurubuk. Operasi pasar beras murah dengan harga sesuai HET Rp 10.900 per kilogram dapat dibeli warga di sejumlah kios beras yang ditunjuk.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengungkapkan, operasi pasar beras murah menggunakan beras SPHP bekerja sama dengan Bulog Subdivre Ciamis. Dengan tersedianya pasokan beras di masyarakat, Aswin, berharap program bantuan pangan dan beras SPHP melalui operasi pasar rakyat ini dapat terlihat dampaknya terhadap keterjangkauan harga beras ke depan. Selain itu, Operasi pasar juga dilakukan untuk menghindari panic buying oleh masyarakat yang bisa menyebabkan harga terus naik dan inflasi menjadi tidak terkendali.
Pemerintah akan terus melakukan intervensi pasar guna menurunkan harga beras. Intervensi pemerintah terhadap beras tidak hanya dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saja. Operasi pasar juga menyasar ritel dan pasar tradisional langsung. Ini menjadi salah satu cara agar beras cadangan pemerintah yang dibanderol Rp 10.385 per kilogram bisa diakses langsung oleh masyarakat.
Selain itu, upaya Gerakan Pangan Murah yang juga masif dilakukan beriringan dengan penyaluran bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan pada awal bulan September untuk mengintervensi harga beras. Dengan demikian diharapkan harga beras dapat kembali turun dalam waktu dua hingga tiga minggu ke dapan.
)* Kontributor Bahtera Research Institute
