Oleh: Gendhis Sathiti *)
Gelombang banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menguji daya lenting kita sebagai bangsa. Di tengah kehilangan dan kelelahan yang panjang, terlihat satu hal yang patut dicatat, kinerja bersama yang saling menguatkan antara relawan, warga, dan perangkat negara. Di lapangan, rantai solidaritas bekerja. Warga menjadi penolong pertama, relawan menambal celah layanan, sementara institusi negara menyalakan mesin penanganan darurat, dari evakuasi, penyediaan logistik, hingga perbaikan konektivitas. Kerja tiga serangkai inilah yang mengubah bencana dari sekadar peristiwa alam menjadi momentum pemulihan sosial, ekologis yang lebih dewasa.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan persoalan pada muaranya, tata kelola lingkungan. Ia menegaskan bahwa perusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal memperparah dampak bencana, mulai dari illegal logging hingga pertambangan liar. Penegakan hukum tidak boleh ragu. Presiden juga meminta Panglima TNI dan Kapolri menindak tegas oknum yang melindungi jejaring penyelundupan sumber daya, sembari mengingatkan bahwa regulasi yang tidak menguntungkan rakyat harus berani dirombak. Di sini, orientasi Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan kembali, cabang produksi penting dan kekayaan alam harus berada dalam kendali negara, bukan korporasi yang mengalahkan kepentingan publik. Arah kebijakannya menata hulu, agar hilir bencana tidak terus mengulang luka yang sama.
Di lapangan, data resmi BNPB per 15 Desember 2025 menunjukkan skala kerusakan yang besar, lebih dari 158 ribu rumah rusak, 1.022 jiwa meninggal, ratusan ribu pengungsi, 206 orang hilang, dan sekitar 7.000 luka-luka. Infrastruktur umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, perkantoran, hingga jembatan ikut terdampak. Namun di balik angka-angka itu, ada ribuan tindakan kecil yang menyelamatkan nyawa, rakit darurat yang dibuat warga, dapur umum komunitas, hingga tenaga kesehatan relawan yang bergerak dari tenda ke tenda. Pemerintah pusat memperkuat sendi ini, dimana Rp268 miliar dana hasil efisiensi dialokasikan untuk daerah bencana; TNI mengerahkan batalyon untuk percepatan pembangunan jembatan Bailey, membuka akses logistik dan layanan dasar; serta kebijakan penghapusan KUR bagi pelaku usaha terdampak di tiga provinsi sebagai bantalan pemulihan ekonomi keluarga.
Satu simpul yang penting dari sorotan adalah pendidikan. Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti melaporkan 3.274 satuan pendidikan terdampak, dengan 6.431 ruang kelas dan 3.489 sarana–prasarana rusak. Responsnya bertingkat, tenda kelas darurat, 15 ribu school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, dan 65 ribu eksemplar buku; hibah tunai dari anggaran eksisting dan revisi; serta tunjangan khusus bagi 16.500 guru terdampak. Di sisi pedagogi, kurikulum adaptif berbasis krisis diterapkan: pada fase tanggap darurat (0–3 bulan) fokus ke literasi–numerasi, kesehatan dan keselamatan diri, serta dukungan psikososial; fase pemulihan dini (3–12 bulan) mendorong pembelajaran fleksibel dan asesmen berbasis portofolio; fase lanjutan (1–3 tahun) mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat. Ini bukan sekadar mengganti buku; ini menata kembali pengalaman belajar agar anak-anak bencana tidak tertinggal lebih jauh.
Presiden juga mengingatkan etika kehadiran di lokasi bencana. Ia menolak “wisata bencana”—kunjungan yang mengutamakan pose ketimbang solusi. Standar moralnya konkret dimana setiap kunjungan harus menghasilkan tindakan, air bersih untuk pengungsi, BBM untuk daerah terisolasi, jembatan darurat untuk akses obat dan pangan. Pesan ini penting karena menjaga simpul kepercayaan antara warga yang terluka dan negara yang menjanjikan pulih. Di sinilah kerja relawan, warga, dan negara bertemu, relawan memetakan kebutuhan mikro, warga memastikan keberterimaan sosial dan gotong royong, sedangkan negara mengeksekusi intervensi makro yang butuh wewenang dan sumber daya besar.
Apresiasi juga patut diberikan pada keberanian memadukan pemulihan sosial dan penataan ekologis. Penegasan penertiban perusak lingkungan harus diikuti peta jalan rehabilitasi berbasis DAS, reforestasi, penguatan tutupan lahan, early warning system komunitas, serta contingency planning lintas kabupaten/kota. Komponen ini adalah jembatan dari darurat ke ketahanan. Ketika hulu dipulihkan dan tata kelola diperbaiki, relawan dan warga tidak lagi berjibaku pada titik yang sama setiap musim hujan; energi publik bisa dipindahkan ke penguatan mata pencaharian, perbaikan gizi, dan literasi kebencanaan.
Kerja bersama ini pada akhirnya bertumpu pada kepercayaan. Di lapangan, kita melihatnya, warga membuka rumah sebagai pos singgah; relawan menembus medan untuk distribusi; TNI/Polri menjaga keamanan sekaligus membantu logistik; kementerian/lembaga menyusun kebijakan yang responsive dan accountable. Ketika masing-masing unsur melakukan bagiannya, rantai penyintas menjadi rantai kemajuan. Di sinilah apresiasi menemukan makna, bukan pujian kosong, melainkan pengakuan atas ekosistem yang bergerak, dari tanggul darurat hingga reformasi kebijakan.
Bencana selalu menyisakan duka. Tetapi dari cara kita merespons, kita bisa menulis bab baru, Sumatera yang pulih dengan lebih hijau, sekolah-sekolah yang kembali hidup, dan warga yang lebih berdaya. Untuk itu, mari jaga kemitraan yang sudah terbangun, relawan yang sigap, warga yang tangguh, negara yang hadir. Karena hanya dengan kinerja bersama yang konsisten, hujan deras tak lagi harus berujung duka, dan setiap musim basah menjadi musim belajar untuk menjadi bangsa yang lebih siaga, adil, dan lestari.
*) pemerhati isu lingkungan
