Mengutuk Aksi Keji KKSB Papua Jelang Natal 2019
Oleh : Abner Wanggai )*
Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKB) (OPM) kembali berulah. Pada sabtu (21/12/2019) KKSB pimpinan Egianus Kogoya kembali membunuh warga asli Nduga bernama Hendrik Lokbere yang sedang melintas. Semua pihak mengutuk aksi keji tersebut dan meminta Pemerintah bertindak tegas menumpas kelompok pembuat onar di Papua.
Kekejaman KKSB tampaknya belum berakhir. Kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka telah meminta tumbal. Sebanyak tiga warga sipil meninggal dunia akibat tembakan KKSB pasca penyerangan dan pembunuhan pos TNI di wilayah Distrik Kenyam, Kab. Nduga.
Nduga, seperti yang kita tahu,menjadi basis kelompok-kelompok seperti KKSB d di Papua. Dari rentetan peristiwa yang pernah terjadi di wilayah tersebut, tak heran jika kemudian Presiden Joko Widodo mengatakan Nduga sebagai “daerah merah.”
Adriana Elisabeth, selaku mantan Kepala Pusat Peneliti Politik LIPI yang telah mengkaji Papua sejak tahun 2004, menyatakan daerah merah adalah sebutan untuk wilayah yang terdapat banyak pejuang pro-kemerdekaannya. Yakni, tepatnya ada 7 kabupaten, dan Nduga hanya salah satu contohnya.
Sebelumnya, Tim yang terdiri dari personel gabungan TNI-Polri melaksanakan penyelidikan terhadap kematian warga sipil korban KKSB. Endrik Lokbere salah satu nama korban yang meninggal akibat Luka tembak KKSB kelompok Egianus Kogoya tepatnya di Kawasan Kali Kote, Distrik Krepkuri, Kab. Nduga. Endrik Lokbere yang bekerja sebagai Sopir Strada Wamena Nduga berstatus sebagai warga sipil biasa.
Kejadian berawal saat rombongan 4 truk Dinas Lingkungan Hidup Pemda Nduga melewati Kawasan Kali Kote dan ditembaki oleh KKSB kelompok Egianus Kogoya tanpa alasan jelas. Padahal, Hari Raya Natal sudah di depan Mata, sehingga penembakan terhadap masyarakat merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan.
Masih lekat dalam ingatan jika kelompok berhaluan kiri ini terang-terangan menolak pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Padahal Nduga adalah wilayah yang minim akses dan belakangan sering diguyur hujan. Berdasarkan data BPS tahun tahun 2011, luas Nduga 12.941 kilometer persegi. Wilayah ini memiliki sekitar 19 kali luas wilayah DKI Jakarta, yang merupakan pusat bisnis dan politik Indonesia.
KKSB ini nekat melakukan serangan termasuk kepada para pekerja. Tak tanggung-tanggung mereka membombardir pekerja dengan tembakan, dan ada pula yang menggunakan panah.
Kala itu, usai penyerangan, Jokowi menerjunkan kembali aparat gabungan TNI dan Polri untuk menyisir wilayah itu. Sekitar 169 personel gabungan dan masih ditambah 1 kompi (sekitar 100 personel) dari Yonif 751/Sentani, diterjunkan ke wilayah konflik, Nduga. Berdasarkan keterangan polisi, pekerja Trans Papua dari PT Istaka Karya setidaknya 25 orang. Yakni 19 orang dinyatakan tewas, 4 orang selamat, dan 2 orang lagi belum diketahui nasibnya.
Kejadian berdarah yang seringkali menyelimuti wilayah Nduga tak hanya dialami warga sipil saja. Namun, juga banyak dari aparat keamanan seperti TNI juga Polri. Seolah tak ingin ada yang mengganggu perjuangan mereka, siapapun akan dilibasnya.
Jika ditelisik, setiap konflik yang terjadi di Nduga selalu muncul nama Egianus Kogoya. Pejabat TNI maupun Polri menyebut Egianus Kogoya sebagai pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Nduga. Ia dianggap sebagai tokoh paling berperan atas aksi-aksi yang dilancarkan KKSB ini
Menurut pernyataan Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) XVII/Cenderawasih Letkol TNI Dax Sianturi mengatakan, jika Egianus Kogoya merupakan pemimpin OPM yang sebelumnya telah berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni di Kabupaten Puncak Jaya.
Selama terjadi kontak senjata dengan OPM, sulit bagi pasukan TNI guna memastikan keberadaan Egianus. Sebab, anggota KKB selalu bersembunyi di dalam hutan. Tak hanya itu, keberadaan Egianus Kogoya sulit dipastikan karena mereka lihai dalam berpindah tempat.
Namun, dapat dipastikan bahwa setiap aksi penembakan atau penyerangan di wilayah Nduga dilakukan oleh kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya. Kelompok ini dinilai mengedepankan paham politik yang bersilangan dengan pemerintah. Yakni, kelompok Egianus menolak untuk mengakui pemerintah RI.
KKSB ini memang seharusnya ditindak lebih tegas lagi. Mengingat, mereka telah banyak menjatuhkan korban demi kepentingan mereka. Bukan tak mungkin hal ini sebagai siasat KKSB untuk terus menekan NKRI agar mau menuruti kemauannya. Sehingga, dalam hal ini pemerintah harus terus berupaya memprioritaskan masalah konflik di Papua agar lekas mereda. Termasuk membekuk sang pimpinan Egianus Kogoya.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik tinggal di Yogyakarta
