Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kementerian, lembaga, dan berbagai pihak terkait menyusun langkah-langkah komprehensif untuk mempercepat proses persiapan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Wapres juga meminta penanganan komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua.
Ini disampaikan Kiai Ma’ruf saat memimpin rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2022). Rapat membahas sejumlah isu, di antaranya kondisi keamanan, implementasi Undang-undang Daerah Otonomi Baru (UU DOB), dan dana otonomi khusus Papua.
“Saya minta semua peserta (rapat) untuk terus berkoordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah komprehensif untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Papua dan juga mempercepat proses persiapan dan implementasi dari 3 DOB di Papua,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya Sekretariat Wakil Presiden, Rabu (27/7).
Ma’ruf mengatakan, berbagai langkah komprehensif untuk Papua penting untuk melindungi masyarakat, memperlancar pelaksanaan UU DOB yang telah disahkan 30 Juni lalu. Selain itu, Ma’ruf meminta pemanfaatan dana otonomi khusus Papua agar tepat sasaran sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat dapat dilaksanakan secara efektif.
Utamanya, kata Ma’ruf, menciptakan upaya-upaya yang lebih baik dalam melindungi masyarakat dari segala ancaman, memperkecil gangguan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemekaran daerah, serta meningkatkan efektivitas pembangunan di Papua dan Papua Barat.
“Termasuk dana-dana supaya efektif untuk mewujudkan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk dana otonomi khusus, Ma’ruf juga secara khusus meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi pemanfaatannya di Papua dan Papua Barat agar benar-benar tepat sasaran.
“Perlu dievaluasi Pak Mendagri, supaya tidak hilang, (jangan sampai) tidak berbekas di masyarakat. Jangan sampai itu terjadi,” ujar dia.
Pada rapat kali ini, Ma’ruf Amin juga kembali menegaskan pentingnya perumusan operasi keamanan yang tepat untuk Papua, yakni bersifat humanis, dinamis, antisipatif, dan simultan dengan pendekatan teritorial serta tetap memperhatikan penegakan hukum.
“Ini saya kira (ranah) Pak Menkopolhukam,” ujarnya.
Rapat dihadiri diantaranya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Wakil Jaksa Agung Sunarta; Wakil Kepala BIN Laksamana Madya TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana; serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Arif Rahman, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Slamet Widodo.
