Menilik Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia Era Jokowi
Oleh : Herman Santoso*
Tidak sedikit perubahan signifikan yang telah ditorehkan oleh Jokowi selama dirinya menjabat sebagai Kepala Negara, salah satunya di bidang kesejahteraan sosial, dimana hal tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan. Sejalan dengan data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebanyak 25,95 juta penduduk turun 630.000 penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Adapun persentase penurunan angka kemiskinan menjadi hanya 1 digit yaitu 9,82 persen dari 10,12 persen pada September 2017. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari program penerimaan bantuan sosial yang mningkat sampai 87,6 persen dan diterima tepat waktu.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tekad pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan ini telah disampaikan presiden dalam sidang tahunan DPR / MPR Agustus lalu. Peningkatan pelayanan sosial dasar terhadap warga negara merupakan upaya pemerintah dalam pengurangan kemiskinan dan permasalahan gizi buruk (stunting). “Kedua program ini menjadi salah satu dari lima poin utama pembangunan manusia pada 2019,” ujarnya.
Dirinya juga berpendapat bahwa keberhasilan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan juga tidak lepas dari strategi berkesinambungan pemerintahan Jokowi – JK sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi telah meletakkan fondasi melalui penguatan strategi perlindungan sosial dan pada tahun ke – 4 pembangunan manusia menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Berbagai strategi penurunan angka kemiskinan pun disusun pemerintah seperti penambahan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Pada tahun 2018, misalnya, tercatat penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyaj 92,4 juta jiwa. Adapun penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta jiwa.
“Pada 2019, angka penerima JKN bertambah menjadi 96,8 juta jiwa dan indeks bantuan sosial KPM PKH meningkat hingga 100 persen sesuai dengan kondisionalitas keluarga,” jelasnya.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan terdapat lima tujuan PKH yaitu meningkatkan akses layanan sosial dasar, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM PKH.
Upaya Kemensos dalam menekan angka kemiskinan juga turut diwujudkan dalam bentuk pemberian perlindungan sosial bagi korban bencana. Selain itu, Kemensos juga terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada komunitas adat terpencil dan kelompok rentan.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintahan Jokowi – JK bahwa kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali,” Kata Mensos.
Melalui Kemensos, pemerintah melakukan program pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas, “Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi dari 9,82 persen menjadi 8,5 – 9,5 persen akan tercapai,” pungkasnya.
Selain melalui berbagai program yang berkaitan langsung dengan kemiskinan, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukkan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir.
Program yang digaungkan Jokowi tersebut mampu membebaskan 2.06 juta jiwa dari kemiskinan dalam kurun waktu 4 tahun. Hal tersebut berarti program yang ditawarkan Jokowi memiliki dampak positif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat kelompok bawah. Di samping itu, kesejahteraan nelayan dinilai makin membaik seiring dengan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan selama pemerintahan Joko Widodo. Hal itu menjadi bukti bahwa program pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mendorong perbaikan kehidupan nelayan di Indonesia.
Pada 2015, Indonesia berhasil surplus perdagangan ikan dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud lantaran kekayaan laut Indonesia berhasil lebih banyak dimanfaatkan sendiri. Sebaliknya perampokan ikan oleh kapal – kapal asing bisa ditekan secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Empat tahun lebih Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, dirinya telah bekerja secara nyata mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial Budaya
