Menjaga Papua Tetap Kondusif Saat Nataru, Tanggung Jawab Bersama Semua Elemen
Oleh : Loa Murib
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Papua menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban yang relatif stabil, sebagai hasil nyata sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Tokoh Agama Papua, Pdt. Benny Karubaba dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap bantuan pemerintah pusat yang diterima masyarakat Papua, termasuk melalui program BLT, PKH, MBG, dan bantuan untuk lansia, yang dianggap turut memperkuat stabilitas sosial. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama, tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta stakeholder terkait untuk bersinergi menjaga keamanan, kedamaian, dan toleransi antarwarga. Dalam pandangan tokoh agama ini, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting bagi terciptanya momen Natal dan Tahun Baru yang aman dan harmonis.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa situasi Kamtibmas di Papua saat ini sangat kondusif, bukan hanya karena kerja kepolisian, tetapi karena keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas ojek, satpam, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM. Kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi potensi situasi darurat juga terus diperkuat sehingga masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan aman, nyaman, dan damai.
Kondisi kondusif di Papua ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor yang terbangun selama ini. Polda Papua Barat Daya, misalnya, telah menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda untuk memperkuat stabilitas kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, aparat keamanan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan koordinasi yang intens antara kepolisian dan masyarakat. Direktur Binmas Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Muhammad Erfan menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Selain itu, langkah-langkah konkret aparat keamanan yang berpadu dengan kegiatan sosial terbukti efektif menjaga stabilitas. Gerakan pangan murah yang digelar Polda Papua Barat Daya, misalnya, tidak hanya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menjelang Nataru, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan antara aparat dan masyarakat lintas sektor. Kegiatan ini menghadirkan suasana yang positif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Kepala Suku Seram Bagian Timur, Mustafa Fesanlauw, menyambut baik upaya aparat keamanan tersebut, namun juga menekankan perlunya implementasi Perda terkait peredaran minuman keras secara nyata, agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban sosial.
Kesiapan aparat kepolisian sebagai penopang utama keamanan di Papua juga patut diapresiasi. Wakapolri menegaskan bahwa Polda Papua telah mempersiapkan personel, sarana, dan kemampuan untuk menghadapi setiap situasi kontinjensi. Patroli intensif, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan fungsi intelijen dan komunikasi publik menjadi strategi utama dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat meminimalisir potensi konflik. Langkah-langkah humanis melalui silaturahmi, dialog, dan kegiatan sosial turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, sehingga tercipta suasana kondusif yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Peran aktif masyarakat menjadi faktor penting lainnya dalam menjaga stabilitas Papua. Keterlibatan komunitas lokal, mulai dari pemuda, perempuan, tokoh adat, hingga pelaku UMKM, menunjukkan kesadaran kolektif bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Momentum Nataru menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menegaskan solidaritas, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Program bantuan sosial dan gerakan pangan murah turut menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sehingga potensi gesekan sosial dapat diminimalkan.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Peredaran minuman keras yang belum tertangani sepenuhnya menjadi salah satu isu yang perlu perhatian serius. Koordinasi lintas sektor antara aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah nyata yang dirasakan langsung oleh warga. Kepedulian masyarakat terhadap situasi keamanan dan kemampuan aparat dalam merespons dinamika sosial menjadi kombinasi yang kuat untuk menjaga Papua tetap kondusif.
Menjaga Papua tetap aman menjelang Nataru bukan sekadar tanggung jawab kepolisian atau pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta pelaku UMKM membuktikan bahwa keamanan yang berkelanjutan membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama aktif. Sinergi lintas sektor ini juga menjadi modal penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya Papua, sekaligus menunjukkan bahwa keamanan dan kedamaian adalah hasil kerja bersama yang melibatkan seluruh masyarakat.
Dengan kesiapan aparat, kesadaran masyarakat, serta dukungan aktif berbagai tokoh dan stakeholder, Papua siap menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi kondusif. Keterlibatan semua elemen masyarakat menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan bukan milik satu pihak, tetapi milik bersama. Situasi yang aman dan tertib ini menjadi refleksi kematangan masyarakat Papua dalam menjaga harmoni, toleransi, dan stabilitas, sehingga momentum Nataru dapat dijalani dengan penuh rasa aman, nyaman, dan damai. Papua yang kondusif juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, serta kegiatan keagamaan dan budaya yang harmonis.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
