Menuju Kemandirian: Indonesia Kian Dekat Wujudkan Swasembada Pangan Nasional
Oleh: Sirajudin Ahmad *)
Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan panjang menuju swasembada pangan nasional. Pendorong utamanya adalah kombinasi faktor yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan terbesar sektor pertanian: peningkatan produktivitas, stabilitas stok, efisiensi kebijakan, dan keberhasilan intervensi pemerintah di titik-titik paling krusial dalam rantai produksi. Tahun 2025 menjadi momentum ketika kerja berlapis dari pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan arah yang semakin terukur. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, stok beras pemerintah mampu bertahan pada kisaran 3,8 juta ton, dan seluruhnya berasal dari produksi petani dalam negeri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa agenda besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan telah bergerak dari sekadar visi menuju capaian nyata yang dirasakan publik.
Optimisme pemerintah terlihat jelas dari pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menilai bahwa Indonesia sudah sangat dekat untuk mengumumkan status swasembada pangan. Amran tidak menyampaikan hal itu dalam ruang spekulatif, melainkan berdasarkan data teknis yang menunjukkan lonjakan produksi padi nasional sepanjang 2025. Perhitungan Kerangka Sampel Area BPS memperkirakan potensi gabah kering giling mencapai lebih dari 60 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tajam ini terjadi terutama pada musim tanam awal tahun ketika sentra-sentra utama di Jawa, Sumatra, dan beberapa daerah lain melaporkan produktivitas jauh di atas rata-rata. Informasi teknis tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk menyimpulkan bahwa Indonesia tengah bergerak dari ketergantungan jangka panjang pada impor beras menuju fase kemandirian produksi.
Di sisi tata kelola stok, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menilai cadangan pemerintah yang mendekati empat juta ton merupakan fondasi paling penting bagi deklarasi swasembada yang ditargetkan akhir 2025. Ia melihat bahwa kapasitas ini memberi jaminan stabilitas pasokan bagi publik, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan risiko kekurangan. Dengan cadangan sekuat itu, pemerintah memiliki ruang cukup untuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, menahan gejolak akibat perubahan musim, dan memperkuat distribusi ke wilayah yang selama ini paling rentan terhadap fluktuasi pasokan. Stok yang mampu bertahan meski program bantuan pangan terus berjalan menandakan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan stabilitas pasar.
Produksi beras nasional juga menunjukkan tren yang sejalan dengan target swasembada. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memproyeksikan produksi beras 2025 mencapai hampir 35 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen dari tahun lalu. Data ini memperjelas bahwa kenaikan stok bukan sekadar hasil penyerapan yang agresif, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan di hulu. Faktor-faktor penentu seperti perbaikan irigasi, distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran, penambahan alat dan mesin pertanian, serta percepatan pembukaan lahan baru terbukti memberi dampak langsung terhadap produktivitas petani. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pemerintah bekerja secara simultan: memperkuat sisi produksi, meminimalkan potensi kebocoran, dan memastikan ongkos produksi lebih efisien bagi petani.
Meskipun capaian ini memberikan harapan besar, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka produksi. Stabilitas harga, kelancaran distribusi, dan ketahanan pangan di wilayah 3T tetap menjadi faktor penting yang menentukan apakah status swasembada benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada impor beberapa bahan baku pertanian serta potensi gangguan iklim ekstrem tetap menjadi tantangan struktural yang perlu dikelola serius. Namun, pemerintah tampak memahami bahwa pencapaian swasembada bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk memperkuat kemampuan bertahan dalam jangka panjang. Karena itu, penguatan logistik pangan, modernisasi irigasi, dan pembentukan cadangan pangan daerah menjadi agenda lanjutan yang terus ditekankan dalam berbagai rapat koordinasi.
Pemerintah juga menunjukkan pemahaman bahwa produksi yang tinggi tidak akan memberikan dampak optimal tanpa tata niaga yang sehat. Upaya digitalisasi pertanian, penerapan subsidi pupuk yang lebih transparan, serta penggunaan perangkat prediksi cuaca dan pola tanam menjadi strategi untuk memastikan bahwa produktivitas petani dapat dipertahankan secara konsisten. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam memetakan sentra-sentra produksi yang dapat menjadi tumpuan tambahan ketika terjadi penurunan produksi di wilayah tertentu. Daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Aceh, dan Sumatera Selatan menjadi contoh bagaimana penguatan infrastruktur pertanian dapat mengubah struktur produksi nasional secara signifikan.
Jika tren seperti ini berlanjut, Indonesia bukan hanya akan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memiliki kemampuan menjadi pemain yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Lebih jauh, keberhasilan ini memberi kepercayaan diri bahwa transformasi sistem pangan menuju kemandirian bukanlah sesuatu yang utopis. Pemerintah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang terarah, intervensi tepat sasaran, dan pemanfaatan teknologi yang progresif, Indonesia mampu mengubah struktur ketergantungan historis menjadi pondasi kedaulatan pangan yang lebih kokoh.
*) Pengamat Pertanian/Pegiat Tani Desa Maju
