Pemerintah Cegah Pemborosan Anggaran Lewat Efisiensi, Fokus pada Program Prioritas

Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran demi meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan dana negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, biaya perjalanan dinas pemerintah selama ini mencapai Rp44 triliun per tahun. Jika dilakukan efisiensi sebesar 50 persen, sekitar Rp20 triliun dapat dialihkan untuk kebutuhan lebih produktif, seperti pembangunan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kebijakan ini bukan sekadar penghematan, melainkan pengalihan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika efisiensi mencapai 50 persen, maka Rp20 triliun dapat dialokasikan untuk pembangunan 10 ribu sekolah,” kata Hasan.
Selain sektor pendidikan, penghematan dari perjalanan dinas juga bisa membawa manfaat besar bagi sektor pertanian. Dana yang disisihkan dapat digunakan untuk membeli gabah petani hingga 3 juta ton dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram. Dengan demikian, petani akan mendapatkan kepastian harga yang lebih baik dan sektor pertanian pun dapat lebih berkembang.

“Langkah ini dapat mendukung sektor pertanian atau bahkan meningkatkan kuota subsidi pupuk. Dengan penghematan ini, jumlah pupuk bersubsidi bisa mencapai 9,5 juta ton. Jadi, anggaran ini dialihkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar dihemat lalu ditabung,” jelasnya.
Hasan juga menyoroti pola penggunaan anggaran yang kurang efektif, terutama menjelang akhir tahun. Menurutnya, dalam tiga bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir, banyak instansi yang terburu-buru menghabiskan anggaran tanpa perencanaan matang. Hal ini sering kali berujung pada pemborosan dan belanja yang kurang bermanfaat.

“Menjelang akhir tahun, sering muncul kecenderungan untuk menghabiskan anggaran. Kita sudah tidak asing dengan praktik pemborosan yang terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember,” ujarnya.
Ia mengibaratkan efisiensi anggaran ini sebagai upaya menghilangkan lemak tanpa mengurangi otot, yang berarti memangkas pemborosan tanpa mengganggu kinerja. Hasan juga mengapresiasi BPOM sebagai salah satu institusi yang telah berhasil menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran.

“BPOM mungkin menjadi salah satu institusi pertama yang berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal, meskipun ada efisiensi anggaran. Misalnya, laboratorium pengujian tetap beroperasi dengan listrik dan mesin menyala saat dibutuhkan, namun dimatikan saat tidak digunakan,” tutupnya.