Sendi Bangsa

Merawat Akal Sehat di Tahun Politik

Oleh : Bambang Ismoyo )*

Pesta demokrasi Indonesia sudah di depan mata. Tak heran aroma persaingan dalam memperebutkan tahta kepemimpinan negara sangat terasa. Mau tidak mau, diam atau bergerak, agenda politik ini akan menyertai kita dengan tidak memedulikan ruang dan waktu. Di warung kopi, di kampus, di jalanan, bahkan di meja makan keluarga, bahasan politik acap kali kita diskusikan.

Media massa juga tidak pernah absen dalam menginformasikan dinamika politik yang ada. Lalu, di linimasa media sosial juga sering kali menyajikan pembahasan mengenai agenda politik, yang merujuk pada sebuah perdebatan. Berbagai argumen akan digoreng renyah, baik untuk membela calon yang didukung maupun menguliti calon lain.

Terdapat sebuah kutipan menarik dari mantan presiden Indonesia ketiga, Abdurrahman Wahid. Beliau berpendapat: “Kontroversi adalah esensi dari demokrasi, kalau anda melarang kontroversi, anda calon diktator, bukan pancasilais.”

Pendapat tersebu kurang lebih memiliki makna bahwa perdebatan dan perbedaan sudut pandang merupakan sebuah produk dari iklim demokrasi. Namun, pendapat Gus Dur tersebut jika dibenturkan dengan realitas saat ini, maka akan melahirkan beberapa pertanyaan maupun asumsi. Apakah perdebatan tersebut melahirkan gagasan yang konstruktif?

Konglomerasi Media dan Framing

Berbicara mengenai persaingan politik, tentu kita tidak akan bisa melepaskan keberadaan media. Kita dapat menengok ke belakang bagaimana media memiliki pengaruh yang sangat signifikan.

Barrack Obama, di samping prestasinya yang mentereng, ia memperluas kerja sama dengan Facebook. Hasilnya, ia memiliki jumlah penggemar terbanyak dibanding laman penggemar mana pun.

Berkaca pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak diperhitungkan sebagai Presiden justru dapat menang. Mengapa? Salah satu kiat SBY (bersama tim kampanyenya) adalah dapat mengolah komunikasi di media dengan baik. Tak hanya itu, ia bahkan benyanyi pada beberapa acara publik, mengeluarkan tiga kumpulan lagu (yang ketiga saat menjabat sebagai presiden), dan menghadiri final acara Indonesian Idol.

Dibanding dengan Megawati, yang kerap kali menghindari wartawan maupun hanya berbicara sedikit di hadapan media. Pemilihan presiden terakhir rasanya publik sudah bisa menilai bagaimana media massa saling berkompetisi untuk membentuk opini sesuai pemiliknya.

Pemetaan media di Indonesia bisa kita tinjau dari sisi kepemilikan media massa. Film dokumenter Di Balik Frekuensi sedikitnya dapat menjawab bagaimana media yang sekian banyak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.

CNN, Trans TV, Trans 7, Transvision, dan detik.com dimiliki oleh Chairil Tanjung (Trans Corp). Global TV, MNC TV, RCTI, Koran Sindo, okezone.com, sindonews.com, Global Radio, MNC 104.6 FM, dan vision dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo (MNC Group). SCTV, Indosiar, O Channel, liputan6.com, Nexmedia, dan Elshinta dimiliki oleh Eddy Sariatmadja (EMTEK Group). TV One, ANTV, dan vivanews.com dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Selain itu masih ada Media Group milik Surya Paloh, Kompas Group dan masih banyak lagi konglomerasi media yang tidak cukup dimuat dalam tulisan ini.

Kita dapat berasumsi bahwa kebebasan mendapatkan informasi ternyata justru dibatasi dengan kepemilikan media yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Belum lagi, jika media melakukan sebuah framing dalam menyajikan berita.

Misal: di Jakarta terjadi banjir. Grup Media A akan menyampaikan di TV, situs berita, radio dan koran bahwa di Jakarta terjadi banjir akibat luapan sungai. Lalu, Grup Media B menyampaikan bahwa terjadi banjir di Jakarta akibat kegagalan pemerintahan Gubernur X. Maka, perlu nalar yang jernih dalam memisahkan berita secara utuh dengan framing yang ada.

Hoax dan Literasi Kita

Di samping fenomena konglomerasi media, kita dihadapkan sebuah persoalan baru: hoax. Istilah yang kian populer beberapa tahun ini merupakan sebuah komoditas baru untuk melancarkan kepentingan, entah bagi elit politik maupun kelompok tertentu. Misalnya pemberitaan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (yang sebenarnya secara hukum sudah dilarang baik keberadaannya sebagai institusi maupun penyebaran komunisme sebagai ideologi) dan ancaman kriminalisasi ulama yang hiperbola oleh Muslim Cyber Armymerupakan agenda politik guna mengikis elektabilitas pemerintah saat ini.

Jika tidak memiliki usaha dalam memverifikasi berita, kita akan mudah terbawa dalam penyampaian informasi yang sesat. Apalagi, survei UNESCO tahun 2012 yang menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia hanya menyentuh angka 0,01%. Itu berarti dari 1000 orang Indonesia, maka hanya satu orang yang memiliki minat membaca. Maka, meningkatkan budaya literasi merupakan urgensi bagi kita sebagai upaya verifikatif menangkal hoax.

2018, Arena Merawat Akal Sehat

Setelah meninjau iklim di media massa maupun media sosial yang sangat dinamis dan penuh perdebatan, lalu apakah terdapat diskursus/ide yang memuat harapan negara ini dalam periode selanjutnya?

Sejauh ini, harus diakui apa yang kita simak hanya sebatas elektabilitas saja. Petahana Joko Widodo kerap diisukan menggaet beberapa calon yang memiliki elektabilitas tinggi.

Beberapa partai politik juga menawarkan pada Jokowi calon yang mengedepankan identitas saja. Misalnya, pengajuan calon wakil presiden Jokowi direkomendasikan berasal dari kalangan islamis. Hal ini diharap agar dapat menampung banyak suara dari golongan mayoritas.

Hal yang dikedepankan sekali lagi hanyalah elektabilitas. Belum ada diskursus yang dibicarakan secara massif, misalnya mengenai reforma agraria, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, ketahanan pangan dan lain-lain.

Di lain tempat, oposisi yang mencari elektabilitas juga tidak bekerja secara elegan. Isu SARA menjadi senjata yang dikedepankan dalam menggerus elektabilitas petahana.

Di akhir tulisan ini, saya mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat di paragraf pertama. Kita dituntut kritis dalam menanggapi perdebatan yang berkamuflase di media sosial. Hendaknya, kita dapat mengedepankan perbincangan yang konstruktif dan tidak tenggelam dalam perbincangan yang hanya memuat isu-isu populis, politik identitas, serta isu SARA yang justru berdampak destruktif.

Kepustakaan

Heryanto, Ariel. 2018. Identitas dan Kenikmatan. Jakarta: Penerbit KPG.

)* Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di Qureta. 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close