JAKARTA — Gerakan demonstrasi mahasiswa yang tengah marak di berbagai daerah patut diwaspadai.
Mantan Komandan Relawan Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, menilai aksi tersebut berpotensi ditunggangi oleh kepentingan geopolitik yang bertujuan menciptakan instabilitas politik di Indonesia.
Haris menyoroti berbagai kebijakan nasionalistik yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti keanggotaan Indonesia dalam BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas.
Bukan hanya itu, namun terdapat pula regulasi pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang diwajibkan tetap berada di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Pemerintahan Prabowo, dengan sejumlah kebijakan strategis, telah membangun landasan yang kokoh dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia,” kata Haris.
“Namun, saya khawatir ada upaya dari pihak-pihak luar untuk menciptakan keretakan sosial melalui provokasi yang disebarkan lewat media sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan Indonesia.
Menurutnya, pesimisme hanya akan menciptakan perpecahan, sementara pemerintah terus membuka ruang bagi aspirasi publik.
“Pandangan pesimisme tentu akan melihat gelap dan jalan buntu. Pandangan optimis percaya bahwa selalu akan ada cahaya di ujung terowongan. Saya pilih optimis bahwa Indonesia akan cerah dan maju,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo terus menjalankan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan utang UMKM dan keberpihakan terhadap pedagang kecil.
“Pak Prabowo berhasil menepis ketakutan mereka yang menganggap beliau anti kritik. Justru Pak Prabowo sangat mendengar dan tidak ada demonstrasi yang direpresi,” lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis, namun ia mengingatkan agar aksi mahasiswa benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Beberapa hari ini kita melihat banyak rekan-rekan mahasiswa turun untuk demo. Ini adalah hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang, tidak masalah,” ujarnya.
Budi juga mengajak mahasiswa untuk lebih objektif dalam menilai kebijakan pemerintah.
“Tolong, berikan informasi coba kalau memang mahasiswa mewakili rakyat, wakililah seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Gerakan mahasiswa yang seolah-olah murni menyuarakan kepentingan rakyat ternyata tidak lepas dari pengaruh berbagai kepentingan politik.
Oleh karena itu, masyarakat hendaknya bisa lebih kritis dalam menilai aksi-aksi tersebut dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh suasana politik di Indonesia.
