Oleh : Rahmat Kartolo )*
Pelantikan Presiden merupakan puncak dari rangkaian Pemilu 2019, dimana Presiden Joko Widodo kembali mendapatkan kepercayaan rakyat untuk kembali memimpin NKRI. Namun kabar terkait penggagalan pelantikan juga santer terdengar, sehingga diperlukan kewaspadaan untuk keamanan menjelang hingga pelantikan nantinya.
Ancaman sangatlah mungkin terjadi, sehingga tidak boleh disepelekan dan harus segera diantisipasi. Terbuka kemungkinan teror menunggangi aksi – aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. Para teroris tersebut merupakan anggota jaringan lama yang menunggu dan memanfaatkan momentum.
Antisipasi terhadap kemungkinan serangan terorisme harus dilakukan oleh semua pihak. Harapannya ada gerakan rakyat semesta untuk melawan teroris, tidak hanya mengandalkan aparat.
Ust Abu Fida, mantan napi terorsme, juga telah membenarkan kekhawatiran akan adanya ancaman tersebut, Abu Fida menjelaskan kelompok-kelompok teroris selalu mencari cara baru untuk mewujudkan eksistensi.
Ia juga meyakini, kelompok-kelompok yang ingin membuat keonaran atau penggagalan pelantikan tersebut memang ada dan bukan merupakan rekayasa intelijen.
Menurut Abu Fida, jenis serangan bisa bervariasi, mulai dari yang keras sampai yang soft. Mulai dari bom, sampai serangan fisik, bisa juga simbolik seperti pengibaran bendera.
Pengamat intelijen Ridwan Habib menilai kewaspadaan harus ditingkatkan di hari-hari menjelang pelantikan. Pasalnya, teroris selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya.
Mantan anggota TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Ace Hasan Syadzily mengatakan, upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 mendatang merupakan tindakan inkonstitusional. Menurut Ace, pihak yang berupaya menggagalkan pelantikan adalah orang yang anti terhadap demokrasi.
Ia mengatakan, semua pihak seharusnya menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden dengan gembira. Pasalnya, pelantikan adalah perayaan yang merupakan salah satu fase dari proses demokrasi yang telah dilalui bersama.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, juga seyogyanya dimaknai sebagai wujud rasa syukur dan mengajak peran serta masyarakat agar lebih peduli terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sebagai anak bangsa yang mencintai NKRI, tentu kita diwajibkan untuk mengawal konstitusil dan sangat mendukung demokrasi yang beradab dan sesuai aturan.
Sementara itu, Sekretaris FKUB kota Jayapura Dr Eko Siswanto, MHI mengajak serta masyarakat kota Jayapura di tengah kebhinekaan untuk senantiasa bersinergi bergandengan tangan dalam rangka menciptakan kedamaian di Kota Jayapura.
Eko Siswanto mengimbau kepada segenap warga kota Jayapura untuk bersama-sama berkomitmen menolak adanya radikalisme yang ada di Kota Jayapura, yang senantiasa damai, sejuk dan tidak ada konflik antar agama.
Ia juga menilai, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti, kita patut bersyukur dan menyambut dengan sukacita.
Tentu tidak ada tempat bagi siapapun yang ingin melancarkan aksi yang bersifat anarkis, karena tindakan anarkis merupakan cerminan bagi orang-orang yang tidak bermoral dan dapat merusak tatanan kebangsaan yang ada di Indonesia.
Kita tentu sudah memahami bahwa radikalisme masih menjadi ancaman nyata dalam demokrasi Indonesia. Radikalisme kerap menjadi penumpang gelap dalam kancah perpolitikan Indonesia.
Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki diri agar paham radikal tidak berkembang di Indonesia. Salah satunya dengan terus menggaungkan ideologi Pancasila kepada masyarakat dan melakukan sinergi antar lembagai negara.
Ancaman radikalisme yang paling tampak adalah insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, hal tersebut tentu menunjukkan bahwa kelompok radikal semakin nyata ancamannya di Indonesia.
Aksi nekat pelaku penyerangan yang diduga merupakan pengikut ISIS tersebut tentu sudah diluar batas, apalagi jika secara terang-terangan mereka menyerang pejabat negara yang mendapatkan pengawalan.
Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa doktrin radikal yang mereka terima sebagai motivasi dalam melakukan aksi brutalnya, hal itu tentu berbahaya karena memuat nilai-nilai kekerasan.
Dinamika politik dan keamanan tentu akan terus terjadi, sehingga tidak ada kata lain selain tetap waspada terhadap gerakan-gerakan yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Radikalisme merupakan ancaman bagi Indonesia yang bernafaskan demokrasi, perjuangan kita saat ini bukanlah melawan penjajah, tapi melawan bangsa kita sendiri yang ingin memporak-porandakan demokrasi demi kepentingan golongannya sendiri.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
