Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Tak Dimanfaatkan Kelompok Separatis

Oleh: Rian Heryansyah )*

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor berjalan optimal serta tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda separatis. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai fondasi stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menempatkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama pemulihan karena wilayah tersebut dinilai mengalami dampak paling berat dibandingkan daerah terdampak lain di Sumatera. Dari evaluasi pemerintah, Aceh Tamiang menanggung kerusakan yang luas akibat kombinasi faktor geografis dan intensitas bencana. Wilayah ini berada di cekungan yang dikelilingi kawasan dataran tinggi, sehingga aliran air dari daerah sekitar terkonsentrasi dan menyebabkan genangan besar serta kerusakan serius pada permukiman, fasilitas publik, dan pusat aktivitas ekonomi.

Secara nasional, bencana melanda 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Pemerintah mencatat sebagian besar daerah terdampak telah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di Aceh sendiri, lebih dari separuh kabupaten terdampak mulai bergerak menuju kondisi normal. 

Namun, tujuh daerah masih memerlukan perhatian khusus karena tingkat kerusakan yang tinggi dan kompleksitas pemulihannya. Selain Aceh Tamiang, wilayah yang masuk kategori tersebut mencakup Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Pemerintah menilai pemulihan tidak dapat diukur semata dari surutnya banjir atau perbaikan fisik bangunan. Indikator yang lebih substantif adalah berfungsinya pemerintahan daerah serta hidupnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, mulai beroperasinya pasar, warung, restoran, hotel, dan layanan publik menjadi tanda awal bahwa roda kehidupan sosial mulai bergerak. 

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa dua pekan sebelumnya kondisi tersebut belum tampak jelas di Aceh Tamiang. Perkembangan positif baru terlihat secara terbatas dalam kunjungan terakhir, dengan sebagian kecil usaha masyarakat kembali buka dan kantor pemerintahan mulai dibersihkan, meski dampak bencana masih sangat luas.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah pusat memperkuat dukungan personel dan sumber daya. Sebanyak 1.138 Praja IPDN dikerahkan untuk membantu pembersihan kantor pemerintahan, mengaktifkan kembali layanan publik, serta mendampingi aparat daerah yang juga terdampak bencana. Langkah ini mencerminkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan.

Di sisi infrastruktur, pemulihan akses jalan dan jembatan menjadi prioritas strategis. Pemerintah melalui koordinasi BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum berhasil mencapai target pemulihan jalan nasional sesuai jadwal. Belasan ruas jalan nasional telah kembali fungsional, baik melalui jalur utama maupun jalur alternatif, sehingga konektivitas antardaerah dapat dipulihkan. Akses dari Banda Aceh menuju Medan melalui jalur timur dan barat kembali terhubung, demikian pula jalur penghubung ke wilayah tengah seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Sebanyak 16 jembatan yang sebelumnya rusak dilaporkan telah berfungsi kembali, baik di lokasi eksisting maupun melalui jalur alternatif. Hampir seluruh titik longsoran juga telah ditangani, dengan tingkat penyelesaian mendekati seratus persen. Pulihnya akses darat ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi di wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan gotong royong berbagai pihak. Namun, pemerintah tetap mewaspadai faktor-faktor yang berpotensi mengganggu hasil pemulihan, terutama kondisi cuaca dan belum pulihnya daya tampung sungai serta drainase utama. Untuk itu, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan guna mendukung normalisasi sungai dan melindungi infrastruktur yang telah diperbaiki.

Dalam konteks keamanan dan stabilitas sosial, pemerintah bersama masyarakat Aceh menegaskan komitmen menjaga perdamaian. Pemulihan yang cepat dan merata dipandang sebagai langkah efektif untuk menutup ruang provokasi simbolik yang berpotensi memecah belah masyarakat. 

Pakar politik dan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa simbol-simbol separatis tidak dapat dipisahkan dari muatan ideologis dan sejarah konflik, sehingga tidak layak dinormalisasi, terlebih di tengah situasi duka pascabencana. Ia juga mengingatkan bahwa pola separatisme kini tidak hanya muncul secara fisik, tetapi juga merambah ruang digital melalui narasi emosional di media sosial yang rawan dimanfaatkan untuk provokasi.

Pemerintah menyadari bahwa masa pemulihan merupakan periode yang rentan. Oleh karena itu, pendekatan yang ditempuh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik, dengan menegaskan kehadiran negara, mempercepat layanan dasar, serta menjaga stabilitas keamanan. 

Dengan fokus yang konsisten pada pemulihan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah optimistis Aceh dapat bangkit lebih kuat tanpa memberi celah bagi kelompok separatis untuk memanfaatkan situasi pascabencana.

)* Pemerhati Sosial Kemasyarakatan