Utang Pemerintah Terus Terjaga Baik, Kritik AHY Tidak Sesuai dengan Kondisi Bangsa Saat Ini

Oleh : Safira Tri Ningsih  )*

Kondisi utang yang dimiliki oleh Pemerintah RI ternyata memang terus terjaga dengan sangat baik, banyak data menunjukkan akan hal tersebut, dan ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu terus mempertahankan dan menjaga sektor ekonomi nasional. Kritik dari Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nyatanya memang semua itu sama sekali tidak sesuai dengan kondisi bangsa saat ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu RI) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa sebenarnya kondisi terkini yang dialami oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhasil untuk terus mempertahankan dan menjaga kondisi terbaiknya, utamanya pada sektor keuangan.

Bagaimana tidak, pasalnya kondisi utang yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 saja bisa terus dijaga dengan sangat baik, yang mana penjagaan tersebut bisa dilihat dan tercermin dengan sangat nyata melalui data rasio utang batas maksimal yang berada pada angka 30% (persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berhasil dicatatkan oleh negara.

Dengan adanya penjagaan yang sangat baik mengenai rasio utang yang terus dijaga maksimal berada pada angka 30% (persen) dari pendapatan negara, maka tentu saja hal tersebut merupakan masih menjadi batas aman yang sangat wajar, karena tentu rekomendasi utang adalah berada di angka tersebut.

Lebih lanjut, kemudian Yustinus Prastowo menambahkan dengan menunjukkan hasil data serta bagaimana grafik mengenai akumulasi defisit fiskal di Tanah Air pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021, yang mana ternyata kondisi tersebut hanya mencapai angka 10,7% (persen) saja jika dibandingkan dengan bagaimana perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dikantongi oleh negara.

Tentunya, dengan adanya data grafik tersebut juga menunjukkan bahwa angka capaian yang dimiliki oleh Indonesia itu bahkan bisa dikatakan jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan perolehan angka negara tetangga lain seperti Thailand yang memiliki akumulasi defisit fiskal hingga sebesar 17% (persen), kemudian China pada angka 11,8% (persen), Malaysia dengan 13,6% (persen), India yang berada pada angka 16,5% (persen) dan bahkan Filipina bisa mencapai sebesar 22,1% (persen) defisit fiskalnya.

Memang, tidak bisa dipungkiri pula bahwa kondisi utang yang dimiliki oleh Pemerintah RI sempat mengalami peningkatan, namun ternyata hal tersebut memang sudah sangat sejalan dengan bagaimana upaya serta komitmen kuat dari Presiden Jokowi yang terus melakukan realisasi belanja.

Pasalnya, tidak tanggung-tanggung, besaran realisasi belanja yang dilakukan oleh Kepala Negara sehingga menjadikan utang Tanah Air sempat meningkat pun itu juga digunakan sebagai perlindungan sosial selama badai pandemi COVID-19 menghantam dunia dan juga termasuk menghantam Indonesia.

Dengan adanya besaran realisasi belanja negara tersebut, seluruhnya digunakan oleh Pemerintah RI semata-mata hanya karena demi bisa menolong rakyat kecil dan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air yang kala itu sempat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, yakni dengan memberikan banyak sekali bantuan berupa perlindungan sosial kepada masyarakat.

Di sisi lain, data juga menunjukkan bahwa Pemerintah RI sendiri telah berusaha dengan sangat keras dan semaksimal mungkin, dengan seluruh upaya yang telah sangat optimal untuk bisa terus menekan adanya defisit anggaran hingga menjadi hanya senilai 2,38% (persen) saja pada tahun 2022 lalu, yang mana angka itu sebenarnya juga telah jauh di bawah target sebenarnya dari angka defisir anggaran.

Sebagai informasi, pada tahun 2022, Pemerintah RI sudah merancang keuangan dengan sebaik mungkin, yakni telah memiliki rencana atau rancangan yakni maksimal akan mengalami kemungkinan desifit anggaran pada angka 840 triliun, namun dengan segenap daya dan upaya yang sangat maksimal tersebut, nyatanya Presiden Jokowi berhasil menekannya hingga menjadi hanya 464,33 triliun saja, yang mana sangat jauh dari perencanaan awal akan kemungkinan skenario terburuk.

Pemerintah RI jelas sekali memiliki banyak alasan yang jelas dan juga seluruhnya sudah sesuai dengan konteks kebutuhan apabila hendak memutuskan untuk melakukan utang. Karena ternyata juga, kue ekonomi di Tanah Air serta produktivitas pun terus mengalami pembaikan. Rasio utang sendiri sudah berhasil dengan sangat baik ditekan.

Kritik yang disampaikan oleh AHY yang menyatakan bahwa seolah utang dari Pemerintah RI terus membengkak, seluruhnya memang merupakan sebuah kritik yang sama sekali tidak berdasar bahkan tidak sesuai dengan bagaimana kondisi terbaru bangsa ini, yang mana justru sebenarnya rasio utang dari pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri terus mampu terjaga dengan sangat baik.

)* Penulis adalah Kontributor Daris Pustaka