Oleh : Aruna Rai)*
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus melakukan manuver di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Masyarakat pun diminta waspada dan tidak terprovokasi manuver KAMI yang senantiasa menganggu Pemerintah yang saat ini fokus mengatasi Covid-19.
Ditengah status Pandemi yang belum berakhir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.
Moeldoki mengatakan, KAMI merupakan kelompok yang berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.
Tentu saja pemerintah tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat. Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok tersebut. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Meski demikian, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas politik.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.
Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.
Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.
Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.
Pada kesempatan berbeda, rencana deklarasi KAMI yang akan digelar di Sumatera Selatan (Sumsel), ternyata mendapat penolakan. Salah satunya dari warga Sumsel yang tergabung dalam komunitas Pemuda dan Mahasiswa di Sumsel.
Mereka menggelar aksi menolak kehadiran KAMI di Sumsel. Koordinator aksi Dodi Hari mengatakan, wilayah sumsel ini terkenal dengan Zero Konflik. Dengan hadirnya KAMI di Sumsel tersebut, dirinya menilai deklarasi tersenbut dapat memunculkan kegaduhan yang tidak diinginkan.
Dodi mengatakan, kehadiran KAMI di Sumsel justru akan merubah dan merusak konstitusi di Indonesia. Mereka juga mengharapkan, tidak ada rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang terlibat dalam deklarasi KAMI di Sumsel tersebut.
Sebelumnya, kemunculan KAMI juga mendapatkan kritikan keras dari Partai Demokrat yang pada tahun lalu memang menjadi lawan politik bagi Jokowi.
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik bahwa anggota KAMI justru tidak mau menyelamatkan Indonesia, melainkan memecah belah bangsa.
Ia juga menyebutkan bahwa para anggota KAMI merupakan korban ego politik pribadi dan kelompok. Sambungnya, KAMI juga dinilai memiliki tujuan memperalat demokrasi dan kebebasan berserikat.
Pada kesempatan berbeda, Abdul Kadir Karding selaku politikus PKB menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KAMI merupakan koalisi orang-orang yang kalah dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
Menurutnya, hal tersebut bisa diketahi dari menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI yang sebagaian besar merupakan orang-orang yang kecewa dengan hasil pilpres tahun 2019 lalu.
Karding juga memandang bahwa deklarasi KAMI merupakan langkah yang tidak tepat. Dalam demokrasi, posisi terbaik yang seharusnya diambil pihak yang kalah dalam pilpres adalah mendukung pemerintah untuk hal-hal yang bersifat positif.
Belum lama ini di Surabaya, Ratusan orang yang tergabung dalam Surabaya adalah Kita menggelar orasi secara bergantian dan memasang spanduk penolakan. Mereka menyuarakan agar silaturahmi akbar tidak diselenggarakan di Surabaya maupun Jawa Timur.
Tak lama setelah para pendemo menggelar aksi penolakan acara KAMI. Gatot Nurmantyo tampak keluar dari Gedung Juang 45. Ia meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil berwarna hitam.
Rupanya, salah satu anggota Presidium KAMI Jakarta, Rochmat Wabah mengaku acara silaturahmi dengan Gatot Nurmantyo di Graha Jabal Nur Surabaya, sempat diminta untuk dihentikan oleh pihak kepolisian karena acara tersebut tidak ada izin.
Manuver KAMI rupanya telah mengekspansi di berbagai tempat. Keberadaannya tentu saja masih dipertanyakan, apakah mereka benar-bener bekerja untuk menyelamatkan Indonesia, ataukah ingin mendapatkan atensi dari masyarakat.
)* Penulis a
Mewaspadai Manuver KAMI Ganggu Penanganan Covid-19
Oleh : Aruna Rai)*
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus melakukan manuver di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Masyarakat pun diminta waspada dan tidak terprovokasi manuver KAMI yang senantiasa menganggu Pemerintah yang saat ini fokus mengatasi Covid-19.
Ditengah status Pandemi yang belum berakhir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.
Moeldoki mengatakan, KAMI merupakan kelompok yang berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.
Tentu saja pemerintah tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat. Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok tersebut. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Meski demikian, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas politik.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.
Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.
Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.
Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.
Pada kesempatan berbeda, rencana deklarasi KAMI yang akan digelar di Sumatera Selatan (Sumsel), ternyata mendapat penolakan. Salah satunya dari warga Sumsel yang tergabung dalam komunitas Pemuda dan Mahasiswa di Sumsel.
Mereka menggelar aksi menolak kehadiran KAMI di Sumsel. Koordinator aksi Dodi Hari mengatakan, wilayah sumsel ini terkenal dengan Zero Konflik. Dengan hadirnya KAMI di Sumsel tersebut, dirinya menilai deklarasi tersenbut dapat memunculkan kegaduhan yang tidak diinginkan.
Dodi mengatakan, kehadiran KAMI di Sumsel justru akan merubah dan merusak konstitusi di Indonesia. Mereka juga mengharapkan, tidak ada rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang terlibat dalam deklarasi KAMI di Sumsel tersebut.
Sebelumnya, kemunculan KAMI juga mendapatkan kritikan keras dari Partai Demokrat yang pada tahun lalu memang menjadi lawan politik bagi Jokowi.
Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik bahwa anggota KAMI justru tidak mau menyelamatkan Indonesia, melainkan memecah belah bangsa.
Ia juga menyebutkan bahwa para anggota KAMI merupakan korban ego politik pribadi dan kelompok. Sambungnya, KAMI juga dinilai memiliki tujuan memperalat demokrasi dan kebebasan berserikat.
Pada kesempatan berbeda, Abdul Kadir Karding selaku politikus PKB menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KAMI merupakan koalisi orang-orang yang kalah dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
Menurutnya, hal tersebut bisa diketahi dari menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI yang sebagaian besar merupakan orang-orang yang kecewa dengan hasil pilpres tahun 2019 lalu.
Karding juga memandang bahwa deklarasi KAMI merupakan langkah yang tidak tepat. Dalam demokrasi, posisi terbaik yang seharusnya diambil pihak yang kalah dalam pilpres adalah mendukung pemerintah untuk hal-hal yang bersifat positif.
Belum lama ini di Surabaya, Ratusan orang yang tergabung dalam Surabaya adalah Kita menggelar orasi secara bergantian dan memasang spanduk penolakan. Mereka menyuarakan agar silaturahmi akbar tidak diselenggarakan di Surabaya maupun Jawa Timur.
Tak lama setelah para pendemo menggelar aksi penolakan acara KAMI. Gatot Nurmantyo tampak keluar dari Gedung Juang 45. Ia meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil berwarna hitam.
Rupanya, salah satu anggota Presidium KAMI Jakarta, Rochmat Wabah mengaku acara silaturahmi dengan Gatot Nurmantyo di Graha Jabal Nur Surabaya, sempat diminta untuk dihentikan oleh pihak kepolisian karena acara tersebut tidak ada izin.
Manuver KAMI rupanya telah mengekspansi di berbagai tempat. Keberadaannya tentu saja masih dipertanyakan, apakah mereka benar-bener bekerja untuk menyelamatkan Indonesia, ataukah ingin mendapatkan atensi dari masyarakat.
)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
