Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada agenda strategis yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni pemenuhan gizi bagi generasi muda melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini diyakini tidak hanya menjawab persoalan ketimpangan sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa regulasi tata kelola MBG akan rampung sebelum 5 Oktober 2025, sebuah langkah tegas yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program ini.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG disiapkan sebagai payung hukum agar pelaksanaan program berlangsung sistematis, transparan, dan tepat sasaran, bahkan di tengah dinamika politik serta aksi-aksi unjuk rasa yang marak.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memastikan landasan hukum program ini siap dijalankan.
“Perpres tata kelola MBG sudah dalam tahap finalisasi dan ditandatangani Presiden sebelum 5 Oktober. Ini adalah bukti bahwa pemerintah benar-benar serius menghadirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Bambang Eko.
Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar janji kampanye, melainkan program prioritas nasional yang sudah masuk ke tahap implementasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, penguatan tata kelola MBG tidak hanya menyangkut gizi anak sekolah, tetapi juga erat kaitannya dengan sistem pangan nasional.
“Perpres MBG akan rampung pekan ini. Itu artinya, kita tidak hanya bicara soal gizi, tapi juga soal keberlanjutan pasokan pangan, distribusi yang efisien, dan pemberdayaan petani lokal. Program ini harus menjadi win-win solution, anak-anak kita sehat, sementara sektor pertanian nasional juga bergerak maju,” kata Zulhas.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG akan tetap berlanjut meski isu keracunan makanan belakangan ini marak diberitakan.
“BGN memastikan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Kecuali Presiden memerintahkan lain, kami akan teruskan program ini dengan pengawasan ketat agar tidak ada celah masalah. Justru dengan adanya pengawasan lebih ketat, kualitas MBG akan semakin terjamin,” tutur Dadan.
Ia menekankan pentingnya sistem monitoring berbasis digital, dapur sekolah berstandar higienis, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar distribusi makanan benar-benar terjamin keamanannya.
Dengan langkah cepat menyiapkan regulasi, memperkuat tata kelola, dan memastikan standar keamanan gizi, pemerintah menegaskan bahwa MBG adalah program strategis jangka panjang. Di tengah gelombang demonstrasi, negara tetap berdiri tegak menghadirkan solusi nyata bagi rakyatnya.
Program MBG adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga bekerja keras mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan SDM unggul demi masa depan Indonesia.***
