Polemik Politik

Mewaspadai Politisasi RUU HIP

Oleh : Reza Pahlevi)*

RUU Haluan Ideologi Pancasila masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Padahal presiden sudah menegaskan bahwa beliau tidak pernah merestuinya. Beberapa pihak menganggap pemerintah hanya berusaha menunda peresmian RUU HIP. Bahkan mereka memfitnah bahwa adanya rancangan undang-undang ini adalah awal dari kebangkitan komunisme di Indonesia. Masyarakat diharapkan tidak terpancing provokasi tersebut yang dapat menguras energi bangsa yang saat ini berjuang menangani Covid-19.

Sikap dari beberapa organisasi massa yang terus-menerus mendesak agar RUU haluan ideologi pancasila dicabut, sangat melelahkan. Padahal sudah dijelaskan bahwa pengusul rancangan undang-undang ini adalah salah satu fraksi DPR, bukan presiden. Jadi beliau tidak bisa mencabutnya, dan juga tidak sesuai dengan hukum tata negara.

Permasalahan RUU HIP rupanya belum selesai walau presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujuinya. Rancangan undang-undang ini pun dipolitisasi oleh beberapa pihak, sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa pemerintah saat ini pro kepada komunisme. Karena RUU haluan ideologi pancasila tidak mencantumkan TAP MPRS yang melarang komunisme di Indonesia.

Adanya RUU HIP yang mengebohkan karena ingin mengubah kalimat ‘ketuhanan yang maha esa’ menjadi ‘ketuhanan yang berbudaya’ juga dipertanyakan. Yang jadi masalah, siapa yang mengusulkan RUU ini? Mungkin hanya BIN yang bisa menyelidikinya, karena mereka adalah ahlinya. Kalaupun ketahuan fraksi DPR mana yang jadi pengusul, maka bisa jadi yang error hanya 1 individu, bukan semua anggota fraksi atau anggota partai.

Ada selentingan panas bahwa pengusulnya adalah fraksi dari partai PDIP. Sejak Joko Widodo jadi presiden tahun 2014, partai berlogo banteng ini memang sering diserang oleh oposisi, karena beliau adalah salah satu kadernya. Mereka yang sakit hati karena capres pilihannya tidak terpilih menjadi presiden, akhirnya selalu menyerang kebijakan presiden beserta partai pendukungnya.

PDIP selalu dipandang negatif dan dianggap sebagai PKI model baru. Padahal ketika Megawati yang merupakan ketua partai jadi presiden beberapa tahun lalu, beliau tidak pernah mengubah azas pancasila jadi komunis. Jadi tuduhan ini salah alamat dan tidak sesuai dengan fakta.

Banyak yang menuduh PDIP mendukung komunis, karena partai ini dipimpin oleh keturunan Bung Karno. Dahulu, memang presiden pertama Indonesia ini berhubungan baik dengan negara-negara yang menganut komunisme, seperti Uni Sovyet dan RRC. Bung Karno memang setuju dengan azas pemerataan yang didengungkan oleh kaum komunis, sehingga nasib rakyat jadi membaik. Namun beliau tidak pernah jadi atheis dan jadi pro komunisme.

Jika menelisik lebih lanjut dari segi sejarahnya, fitnah tentang komunis memang jadi alat yang paling keras untuk menumbangkan suatu jabatan. Ketika orde lama berganti jadi orde baru dan ada pemberantasan PKI, ternyata yang menggerakkan adalah pihak asing yang rupanya takut dengan kegarangan Bung Karno. Saat itu beliau berani menolak negara asing yang bisa jadi dianggap bisa merugikan Indonesia, atau ingin menjajah dengan halus. Oleh karena itu, presiden harus cepat-cepat diganti dan diaturlah peristiwa G 30 S PKI.

Gambar palu arit yang menjadi lambang PKI pun jadi dianggap mengerikan karena masyarakat takut akan kebangkitan komunis. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh oknum yang ingin memecah-belah kesatuan bangsa. Bendera berlambang palu arit disandingkan dengan bendera bergambang banteng moncong putih. Jadi seolah-oleh PDIP adalah sahabat karib PKI. Padahal jelas-jelas itu adalah fitnah.

Permasalahan RUU haluan ideologi pancasila menjadi panjang dan lebar karena banyak pihak yang ‘menggorengnya’. Polemik ini berubah jadi tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo setuju terhadap komunisme. Padahal beliau sudah jelas menolak RUU HIP untuk disetujui. Sebagai rakyat Indonesia, kita diharap untuk tidak jadi kaum sumbu pendek dan mudah marah ketika membaca berita hoax, ketika dinarasikan bahwa pemerintah menunda RUU HIP.  RUU ini tidak disetujui dan jangan percaya ketika ada yang bilang bahwa pemerintahan saat ini berafiliasi dengan kaum komunis.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Show More

Related Articles

Back to top button
Close