Peringatan HUT OPM harusnya tidak dilaksanakan. Mengingat adanya beragam penolakan dari berbagai kalangan. Bukan hanya dinilai tak beresensi, namun warga Papua Asli saja juga menolak acara ini karena dianggap memicu kegaduhan dan keresahan.
Intens kabar terkait perayaan HUT OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember nanti, masih menuai beragam polemik. Mulai dari klaim Papua telah resmi merdeka, hingga berbagai desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk ikut mengakui kemerdekaan yang mereka daulat. Kendati demikian, banyak pihak menganggap acara ini hampa tujuan. Bahkan orang asli Papua saja menolaknya, lalu untuk siapa acara ini diperuntukkan. Padahal harusnya mereka (OPM) sadar jika tak akan mungkin Papua dilepaskan dari bagian NKRI, sebab sudah harga mati. Baik secara de facto dan de Jure, juga telah diakui dunia internasional. Apalagi yang ingin mereka kejar?
Jika dilihat dari pembangunan, Papua juga cukup melesat. Mampu menyusul ketertinggalan dengan wilayah lain. Bukan hanya di satu sektor, melainkan banyak sektor. Meski dalam pelaksanaan pembangunan juga mereka halangi, namun pemerintah tidak berhenti. Hingga pemerataan kesejahteraan bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Kurang apalagi, pemerintah kita ini?
Sebelumnya, Kepolisian Resor Mimika, Papua, turut mengantisipasi pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di daerah Mimika. Terutama di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka, pada 1 Desember mendatang. AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, selaku Kapolres Mimika, adanya antisipasi ini berguna untuk mendeteksi secara dini pergerakkan kelompok separatis ke daerah Mimika. Pihaknya juga menggandeng TNI untuk bersama-sama dalam hal ini.
Selama ini, KKB pun melakukan teror sama halnya OPM, dengan melancarkan aksi penembakan di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia, di Distrik Tembagapura. Ia mengutarakan jika medan di wilayah Tembagapura cukup berat, meskipun begitu pihaknya tetap berjaga-jaga. Dia menambahkan jika kelompok separatis ini melakukan aksi tersebut, dia siap mengambil tindakan hukum. OPM dan KKB ini layaknya satu kesatuan yang tak terpisahkan, mengingat keduanya menganut paham yang sama serta menginginkan Papua Merdeka. Kedua kelompok ini terkenal sangat sadis dan ekstrim melakukan penganiayaan, tak pandang bulu jika tak sepaham dengan mereka maka akan dibantai.
Di lain pihak, Polri menyatakan akan mengembangkan dialog dengan para tokoh agama dan tokoh setempat menjelang HUT OPM. Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, mengaku tidak ada pengamanan khusus untuk acara ini.
Senada dengan Iqbal, pihak kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dengan pasti akan mendahulukan langkah pre-emptive. Dirinya menyatakan jika kekuatan pasukan tetap akan diprioritaskan, namun langkah utama yang diambil ialah antisipasi dengan membangun komunikasi dengan seluruh pihak. Paulus menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok yang akan diantisipasi, yakni kelompok separatis politik dan kelompok bersenjata. Sebab, penanganannya akan berbeda.
Untuk kelompok separatis politik, Paulus memilih melakukan sebuah Pendekatan dialog, yang mana nantinya akan ada diskusi tentang kemauan mereka. Selain itu, pihaknya akan melawan berita-berita bohong atau hoaks yang mereka lambungkan. Sementara untuk kelompok bersenjata OPM, akan ada sejumlah pemantauan dengan menempatkan anggotanya di beberapa titik yang telah dipetakan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus guna mengantisipasi hal-hal politis menjelang HUT OPM. Dirinya mengaku siap menghadapi kemungkinan terjadinya opini yang tidak benar menuju perayaan ini. Meksi dirinya memastikan keamanan telah memenuhi standar, ia masih mengimbau kepada warga Papua untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan sampai terprovokasi terhadap apapun yang berkenaan dengan OPM ini.
Upaya pendekatan ini bukanlah tanpa alasan, OPM dan KKB merupakan kelompok yang dinilai tak takut terhadap apapun. Pemerintah masih berbaik hati, ingin merangkul mereka semua dalam bingkai NKRI. Sehingga tak perlu lagi ada baku tembak, teror, serta intimidasi terkait permasalahan disintegrasi. Pemerintah berharap kelompok-kelompok ini akan sadar dan menyerah menggaungkan kemerdekaan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Sebab, sudah jelas Papua adalah NKRI, harga mati. Sampai kapanpun juga, sehingga tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensinya.
Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)
