Oleh : Jefri Rodes Simbiak )*
Saat ini kita sedang dihebohkan dengan adanya laporan dari Lembaga Amnesty International Indonesia terkait adanya 69 kasus pembunuhan di Papua yang tidak di proses secara hukum, dan dari 69 kasus tersebut diketahui menyebabkan 95 korban dalam kurun waktu 10 tahun. Akan tetapi saya selaku penulis artikel tidak sepenuhnya mempercayai berita-berita yang tersebar di media yang cenderung melebih-lebihkan data informasi yang disebutkan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid Bahwa Aparat keamanan di Papua telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings), setidaknya 95 orang dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun. Secara data mungkin berita itu benar adanya, akan tetapi secara logika berita tersebut masih berimbang atau katakanlah 50:50, jadi apakah sudah valid tentang laporan Amnesty International Indonesia? pasti kalian bertanya-tanya apakah berita ini benar adanya? Mungkin secara data/riset mereka benar, akan tetapi kita sebagai warga negara yang baik alangkah lebih meyakinkan kepastian ini dengan mencari data-data dari beberapa sumber yang terpercaya atau mungkin bisa tanya dengan orang yang langsung bersangkutan di bidangnya. Karena dengan itu kita sebagai pembaca berita tidak langsung terpengaruh dengan berita yang belum jelas kepastiannya. Oleh sebab itu berpandai-pandai lah dalam membaca berita atau artikel yang bisa membuat kita terpengaruh ke dalam hal negatif.
Melihat dari laporan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, apakah sudah ada bukti nyata atau wawancara langsung dengan pelakunya? Jika sudah, maka seharusnya bisa disampaikan juga kepada awak media sehinga masyarakat tau kebenarannya seperti apa. Dan apabila itu belum ada wawancara langsung maka dapat di pastikan bahwa berita itu belum sepenuhnya benar, karena tidak bisa memberikan informasi secara berimbang, dan dapat mengundang perpecahan nantinya. Tapi apakah laporan itu tidak benar? Tidak juga seperti itu, karena bahwasanya mereka lebih tahu seluk beluknya seperti apa dan juga telah melakukan penelitian sejak dari 2010-2018.
Pada saat seseorang melakukan sesuatu hal pasti selalu di dasari oleh sebab dan akibat dalam mengambil tindakan, personil Polri pasti mempertimbangkannya secara matang. Maka dari itu, dapat kita diyakini tak mungkin personil Polri menembak atau mengambil tindakan hingga menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang jelas. Personil Polri memiliki diskresi untuk mengambil tindakan bila ada ancaman nyata yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat sekitar, jika ada ancaman seketika mereka berhak melakukan tindakan terukur walaupun akibatnya mematikan karena tetap saja sebagai manusia biasa mereka pun berusaha mempertahankan keselamatan jiwa masing-masing.
Pihak Kepolisian pun membantah jika pihaknya tidak pernah menindaklanjuti kasus pembunuhan masyarakat sipil di Papua seperti laporan Amnesty Internasional, karena setiap kasus sudah dilakukan (investigasi) lalu kasus akan dilakukan proses, apakah luka atau meninggal. Karena kita tidak pernah tahu di keadaan yang sebenarnya terjadi disana seperti apa dan kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pihak pemerintah tidak memproses pelaku yang telah membunuh korban yang membuat pelaku merasa berada di atas hukum, impunitas (kekebalan hukum) itu berkorelasi langsung dengan pelanggaran HAM berkelanjutan serta bisa memicu perasaan dendam dan ketidakadilan di Papua yang bisa memperparah keadaan disana.
Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada pemerintahan sekarang, dan sebetulnya pemerintah juga mendukung penegakkan hak asasi manusia (HAM) di bumi Papua, dikemas dalam Bentuk pemberian dan pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik. Terkait dengan HAM (hak asasi manusia), Pemerintah juga telah memberikan penegakkan hak asasi manusia (HAM) di bumi Papua. Bentuknya, adalah memberikan pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik, itu termasuk salah satu upaya Itu keseriusan pemerintah di dalam masalah HAM. Dan berkaitan dengan militer, upaya meminimalisir korban jiwa dalam operasi militer Papua, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, upaya itu semakin ditingkatkan ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI, bukti nyatanya yakni dengan meningkatkan kemampuan personel TNI agar meminimalisir korban jiwa saat sedang melaksanakan operasi militer, dan tidak sampai disitu moeldoko juga sudah memperintahkan kepada seluru personel TNI untuk budayakan penghormatan terhadap sehingga dapat meminimalisir pelanggaran HAM. Ia juga mendoktrin terhadap prajurit, bahwa mereka tidak perlu takut HAM, tapi tetap harus menghormati HAM. Jika seorang prajurit takut HAM, mereka akan kesulitan menjalankan tugasnya, tapi kalau menghormati HAM, mereka dapat menjalankan seluruh tugasnya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai itu.
Maka dari itu dengan dibuatnya tulisan ini, saya berharap masyarakat lebih bisa mengerti dan lebih berpikir kompleks dalam membaca suatu berita. Apalagi berita yang dibahas mengenai isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar Ras dan Suku Bangsa karena sebagai masyarakat yang baik tentu tidak menginginkan perpecahan di negeri tercinta Indonesia ini, mari kita sama-sama menjaga kondusifitas di negara kita minimal di wilayah masing-masing yang sedang kita tempati saat ini. Dengan kita menjaga kondusifitas wilayah maka secara tidak langsung kita juga membantu sekaligus mengharumkan citra baik negara kita. Dan apabila kita menemukan orang-orang yang dicurigai akan menciptakan perpecahan maka jangan segan untuk segera lapor kepada pihak yang berwajib. Karena sejatinya para aparat keamanan senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga pertahanan negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.
